Menu

Mode Gelap
Serap Aspirasi Masyarakat Hj. Nur Azizah Tamhid Gelar Diskusi Publik Hubungan Pusat Dan Daerah Camat Purwokerto Timur Targetkan Imunisasi 95 Persen Antisipasi KLB Polio cVDPV2 Solidaritas Seribu Pemuda Kota Bekasi Akan Hadiri Orasi Politik Caleg Afrizal dan Romi Bareno Pj Wali Kota Bekasi Klarifikasi Terkait Isu Netralitas ASN Partai Ummat Desak Bawaslu Serius Tangani Indikasi Ketidaknetralan ASN Kota Bekasi

Lain-lain · 13 Nov 2022 21:22 WIB ·

Untuk Calon Jamah Haji yang Ditunda Keberangkatannya, DPR Minta Pemerintah Tidak Menambah Beban Biaya


 Untuk Calon Jamah Haji yang Ditunda Keberangkatannya, DPR Minta Pemerintah Tidak Menambah Beban Biaya Perbesar

SILUMANEWS.COM – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hj. Nur Azizah Tamhid asal
Dapil Jawa Barat VI (Kota Depok dan Kota Bekasi) menyatakan Indonesia menginginkan kuota haji tahun 2023 bertambah supaya antrian tidak terlalu panjang. Hal tersebut ia katakan dalam acara ‘Sapa Haji’ Angkatan ke 12 bertempat di Hotel Avenzel, Jalan raya Kranggan 69, Cibubur, Jatisampurna, Kota Bekasi pada Sabtu, (12/11/2022)

“Saya ingin mengatakan setelah pandemi betapa kerja-kerja BPKH, Kemenag, PHU pusat dan Komisi VIII DPR berjuang supaya yang mendaftar kemudian ditunda selama 2 tahun tidak lagi terbebani dengan penambahan biaya. Padahal biaya perorang kalo diuraikan 98 juta rupiah,” ujarnya.

Biaya yang dikumpulkan jemaah haji ini bantuannya lebih dari 50 persen. Mudah mudahan kedepan mungkin lebih mahal sedikit karena kalau bantuan dari BPKH dari nilai manfaat itu lebih dari 50 persen nanti bisa tekor, uang BPKH bisa habis, imbuhnya.

Komisi VIII DPR terus berjuang agar jamaah yang mendaftar haji lalu ditunda keberangkatannya selama 2 tahun tidak lagi dibebankan tambahan biaya.

Perlu diketahui bahwa bantuan yang dikumpulkan oleh BPKH dari sekitar 4000an jamaah haji nilainya sekarang hampir 160 triliun rupiah.

Bahkan Kemenag Bekasi mengatakan antrian kuota haji di Bekasi hingga 24 tahun, belum lagi diluar Jawa. Bahkan di Makassar antriannya hingga 41 tahun, jelas politisi senior PKS ini.

“Oleh karenanya komisi VIII terus melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022, termasuk soal anggaran. Harapannya di tahun 2023 kuotanya bertambah dan pelayanannya meningkat serta lebih disempurnakan,” pungkasnya.

Selain itu, komisi VIII juga menganjurkan kepada Kemenag agar Indonesia sebagai penyumbang jamaah haji terbesar di dunia untuk memimpin negara-negara Islam untuk bermusyawarah menghadap pemerintah Arab Saudi supaya ada perbaikan pelayanan terhadap jamaah haji.

Peserta kegiatan ‘Sapa Haji’ ini juga dihadiri oleh ulama, tokoh masyarakat, jamaah haji, KBIHU (kelompk bimbingan ibadah haji), PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah), PIHK (Penyelenggara Ibadah Haji Khusus), Instansi terkait
dan Stakeholder.

Sementara selaku narasumber dalam kegiatan ini antara lain, Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus, Dr.H Nur Arifin M.Pd,
Kankemenag Kota Bekasi, H Sobirin, S.Ag.,M.Si,
Kasi PHU Kota Bekasi, H. HasbiAllah, S.Ag.MM,
Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag Jabar, H Boy Hari Novian SE, MM. (Denis)

Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Penulis

Komentar ditutup.

Baca Lainnya

Setya Arinugroho: PR Untuk PJ Bupati Banyumas Beban Hutang Dana PEN dan Kemiskinan Ekstrim

25 September 2023 - 19:32 WIB

Kolaborasi Pemprov dan PWI Jabar Sukses Selenggarakan UKW di 8 Daerah

31 Agustus 2023 - 14:52 WIB

Anniversary Ke 4 Ojesa Zona Sukabumi Semakin Dipercaya

17 Agustus 2023 - 21:32 WIB

SMA Wahdah Cibinong Usai Dilakukan Visitasi Akreditasi Perdana

4 Agustus 2023 - 23:35 WIB

PKS Sinyalir Ada Mafia Beras Meski Sudah Impor Harga Masih Meroket

23 Januari 2023 - 17:41 WIB

Pin Up Casino Rəsmi Saytı Slot Maşınlar

14 Desember 2022 - 12:56 WIB

Trending di Lain-lain