SILUMANEWS.COM – Kota Bekasi – Musim hujan kembali datang, dan satu kata kembali mendominasi forum reses: banjir. Dalam Reses I DPRD Kota Bekasi 2026, mayoritas aspirasi warga masih berkutat pada persoalan genangan dan infrastruktur yang belum tuntas. Anggota DPRD Kota Bekasi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Alit Jamaludin, menyebut sekitar 80 persen aspirasi yang ia serap berkaitan langsung dengan banjir.
“Aspirasi masih sama seperti reses sebelumnya. Sekitar 80 persen soal banjir dan infrastruktur. Setiap hujan deras, genangan muncul lagi,” ujar Alit usai reses di Komplek Daperla, Kecamatan Bekasi Timur, Minggu (15/2).
Wakil Ketua Komisi III itu menjelaskan, banjir di wilayah tersebut bukan disebabkan kiriman air dari daerah lain, melainkan faktor kontur tanah yang rendah serta kapasitas drainase yang tidak memadai. Hujan singkat dengan intensitas tinggi sudah cukup membuat air meluap ke jalan dan permukiman.
Setelah pengecekan, diketahui saluran air tidak mampu menampung debit saat curah hujan tinggi. Artinya, persoalan bukan semata pada hujan, tetapi pada infrastruktur di bawahnya.
“Fokus ke depan harus pada pembenahan infrastruktur, terutama jalan lingkungan dan saluran air,” tegasnya.
Sebagai solusi, Alit mendorong perbaikan sistem drainase masuk dalam program pembangunan 2026. Salah satu yang diusulkan adalah pembuatan sodetan saluran menuju Kali Kapuk yang terhubung dengan area Perumahan Juanda. Sodetan tersebut diharapkan mempercepat aliran air keluar dari kawasan permukiman sehingga genangan tidak bertahan lama.
“Mudah-mudahan bisa masuk realisasi 2026. Sudah ada rencana sodetan saluran, itu yang kita dorong supaya genangan bisa berkurang,” jelasnya.
Selain banjir, warga juga menyampaikan aspirasi di bidang ekonomi. Pelaku usaha kecil meminta dukungan agar mampu bertahan dan berkembang di tengah perubahan pola bisnis yang semakin digital.
Menurut Alit, peningkatan kesejahteraan tidak cukup hanya melalui bantuan sosial. Pemerintah perlu menghadirkan pelatihan usaha dan pemasaran digital agar pelaku UMKM mampu beradaptasi.
“Masyarakat ingin tahu bagaimana berjualan di era digital. Pemerintah tidak hanya hadir lewat bantuan, tetapi juga pelatihan dan peningkatan kapasitas,” ujarnya.
Reses kali ini kembali menegaskan bahwa banjir dan infrastruktur masih menjadi pekerjaan rumah utama Kota Bekasi. Jika 80 persen aspirasi tak banyak berubah dari tahun ke tahun, tantangannya bukan lagi pada identifikasi masalah, melainkan pada konsistensi eksekusi solusi.
Alit berharap perbaikan infrastruktur berjalan seiring dengan penguatan ekonomi warga. Dengan begitu, dampaknya lebih terasa: genangan berkurang, usaha tetap berjalan, dan penghasilan masyarakat lebih stabil.
(Adv/DPRD Kota Bekasi)
