SILUMANEWS.COM – JAKARTA – Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin, menerima audiensi tiga lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang disabilitas, yakni Yayasan Cahaya Keluarga Fitrah (Cagar), Yayasan Mitra Ananda Elok, dan Pusat Studi Kota Dunia (PUSKOD), di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (5/8/2026).
Audiensi tersebut membahas berbagai tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas, mulai dari keterbatasan sarana dan prasarana, kapasitas sekolah, hingga kebutuhan tenaga pendidik yang kompeten.
Dalam pertemuan tersebut, Suhud mendengarkan langsung aspirasi para pengelola lembaga pendidikan. Salah satu persoalan utama yang disampaikan adalah masih panjangnya daftar tunggu (waiting list) calon peserta didik penyandang disabilitas akibat terbatasnya ruang belajar, fasilitas, dan daya tampung sekolah.
Selain itu, kebutuhan guru pendidikan khusus dinilai masih sangat tinggi. Kondisi ini menjadi tantangan yang perlu segera diatasi agar setiap anak penyandang disabilitas memperoleh hak yang sama dalam mengakses pendidikan yang layak dan berkualitas.
“Pendidikan adalah hak setiap warga negara, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Karena itu, persoalan keterbatasan ruang belajar, fasilitas, maupun tenaga pendidik harus menjadi perhatian bersama agar tidak ada anak yang kehilangan kesempatan untuk bersekolah,” ujar Suhud.
Menurut Suhud, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menunjukkan komitmen dalam memenuhi hak penyandang disabilitas melalui Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Berbagai kebijakan, termasuk penerbitan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta, telah memberikan manfaat dalam meningkatkan akses penyandang disabilitas terhadap layanan publik.
Meski demikian, ia menilai implementasi kebijakan tersebut masih perlu diperkuat, terutama di sektor pendidikan, agar seluruh penyandang disabilitas dapat memperoleh layanan yang lebih merata dan berkualitas.
“Regulasi yang kita miliki sudah menjadi fondasi yang baik. Tantangan berikutnya adalah memastikan pelaksanaannya benar-benar dirasakan masyarakat melalui penambahan sarana, peningkatan kualitas layanan pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan guru pendidikan khusus,” tegasnya.
Suhud berharap audiensi tersebut menjadi langkah awal untuk menghadirkan solusi konkret melalui sinergi antara DPRD DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Komisi Nasional Disabilitas, serta seluruh pemangku kepentingan.
Menurutnya, kolaborasi merupakan kunci dalam membangun sistem pendidikan yang inklusif dan ramah disabilitas sehingga tidak ada lagi anak penyandang disabilitas yang harus menunggu lama untuk memperoleh hak dasarnya atas pendidikan.
“Mari bersama-sama membangun Jakarta yang semakin inklusif dengan memastikan setiap anak penyandang disabilitas memperoleh kesempatan belajar yang setara, fasilitas yang memadai, dan layanan pendidikan yang berkualitas. Dukungan semua pihak menjadi kunci terwujudnya pendidikan yang adil dan inklusif bagi seluruh warga Jakarta,” pungkas Suhud.
Turut hadir dalam audiensi tersebut Direktur Eksekutif Yayasan Cagar Ismunawaroh, Ketua Yayasan Mitra Ananda Elok Handry Fahmi Muzahal, Koordinator PUSKOD Dedi Supriadi, serta Wakil Ketua Komisi Nasional Disabilitas Deka Kurniawan.
