Oleh: Daniel Mohammad Rosyid @KITA
Rilis hasil survei SMRC baru-baru ini tampaknya hadir pada momen yang tepat sebagai pemanasan menuju “goro-goro” Agustus 2026. Fenomena ini mengingatkan kita pada buku klasik Darrell Huff, How to Lie with Statistics. Buku itu mengajarkan bahwa statistik bukan sekadar deretan angka mati, bukan pula ilmu pasti seperti fisika, melainkan hasil dari serangkaian pilihan metodologis.
Pilihan-pilihan tersebut meliputi bagaimana pertanyaan dirumuskan (wording), siapa yang diwawancarai (sampling), kapan survei dilakukan (timing), hingga bagaimana data ditafsirkan dan dibingkai (framing). Dalam konteks politik, ada beberapa “dosa statistik” yang patut diwaspadai oleh publik:
1. Pertanyaan Menggiring: Misalnya, menanyakan tingkat kepuasan responden dengan menonjolkan sisi negatif suatu objek terlebih dahulu sebelum masuk ke pertanyaan inti.
2. Bingkai Kontras Buatan: Memasangkan dua figur dengan peran dan beban kerja berbeda dalam satu pertanyaan perbandingan. Hal ini dapat menghasilkan ilusi popularitas relatif yang menyesatkan.
3. Lompatan Interpretasi: Menyimpulkan “lebih populer” (secara elektoral) hanya berdasarkan data “tingkat kepuasan” atau “persepsi kinerja”. Padahal, ketiganya mengukur dimensi yang berbeda.
Oleh karena itu, wajar jika muncul kecurigaan bahwa sebuah survei merupakan “pesanan”. Secara historis, baik di Indonesia maupun di banyak negara lain, lembaga survei memang rentan menjadi alat spin doctor politik. Perbedaannya terletak pada integritas: ada yang bekerja dengan metodologi ketat dan transparan, ada pula yang tega “memasak” data demi melayani kepentingan klien.
Kasus Gibran vs Prabowo dalam Survei SMRC
Dalam membedah survei terbaru SMRC yang membandingkan Gibran Rakabuming Raka dengan Prabowo Subianto, kita perlu memisahkan antara fakta hasil survei, kredibilitas lembaga, dan konteks politik yang melatarbelakanginya.
Publik harus kritis bertanya: apakah survei tersebut mengukur popularitas (tingkat kesukaan), elektabilitas (keterpilihan), atau kepuasan kinerja?
• Seorang Wakil Presiden yang jarang tampil mengambil keputusan kontroversial bisa saja mendapatkan tingkat kepuasan tinggi. Hal ini sering kali terjadi karena rendahnya ekspektasi publik dan minimnya sorotan negatif.
• Sebaliknya, seorang Presiden, yang menanggung seluruh beban kebijakan—baik yang populis maupun yang pahit—wajar jika mendapatkan tekanan rating yang lebih besar.
• Jika hasil survei menunjukkan angka kepuasan Gibran lebih unggul, ini tidak serta-merta berarti ia “lebih populer” secara elektoral atau lebih dicintai publik dibandingkan Prabowo. Bisa jadi, itu hanyalah cerminan dari dinamika peran yang berbeda antara Presiden dan Wapres. SMRC, sebagai lembaga yang mengklaim profesional, seharusnya mampu menjelaskan nuansa ini. Jika tidak, patut dicurigai adanya agenda pembingkaian (framing) tertentu.
Persoalan Kredibilitas Saiful Mujani
Inilah inti dari persoalan SMRC. Sebagai pendiri dan tokoh utama lembaga tersebut, pernyataan terbuka Saiful Mujani beberapa waktu lalu yang mengajak masyarakat untuk “menjatuhkan” Presiden Prabowo menimbulkan persoalan serius:
1. Konflik Kepentingan: Seorang pemimpin lembaga survei yang secara terbuka bersikap partisan tidak bisa lagi mengklaim netralitas ilmiah. Hal ini merusak persepsi independensi, yang sejatinya merupakan modal utama kepercayaan publik terhadap data.
2. Hilangnya Batas Ilmuwan-Aktivis: Saiful Mujani adalah ilmuwan politik senior. Komentarnya mungkin disampaikan dalam kapasitas sebagai analis, bukan juru bicara lembaga. Namun, publik sulit memisahkan kedua peran tersebut. Saat SMRC merilis survei, publik secara otomatis akan mengaitkannya dengan opini pribadi pemimpinnya.
3. Motif di Balik Publikasi: Kecurigaan bahwa survei ini adalah “pesanan” menjadi sangat logis. Jika sang tokoh sudah menyatakan keinginan agar Presiden jatuh, maka setiap data yang dirilis lembaganya yang terkesan menyudutkan Presiden—atau meninggikan figur pesaingnya—akan dicurigai sebagai amunisi untuk melancarkan agenda politik tersebut.
Bahkan jika metodologi survei SMRC kali ini dianggap benar dan pengambilan sampelnya sempurna, kredibilitas hasilnya sudah terlanjur terkontaminasi di ruang publik akibat pernyataan politik pemimpinnya sendiri. Ini adalah pelajaran pahit tentang betapa integritas personal dan institusional tidak dapat dipisahkan dalam bisnis opini publik.
Kesimpulan: Skeptisisme yang Sehat
Kecurigaan publik saat ini bukanlah sekadar sentimen anti-survei, melainkan bentuk sikap kritis yang sangat sehat. Kita berhak mempertanyakan integritas rantai pasok informasi: mulai dari niat peneliti, proses metodologi, hingga pembingkaian berita. Dalam kasus ini, beberapa lapis masalah saling tumpang tindih:
• Secara Metodologis: Relevankah membandingkan tingkat kepuasan Presiden dan Wapres secara head-to-head? Apa makna substantifnya?
• Secara Etis: Bisakah sebuah lembaga survei dipimpin oleh seorang partisan terbuka dan tetap diharapkan menyajikan data yang objektif?
• Secara Politis: Apa motif sesungguhnya di balik rilis data ini, dan siapa yang diuntungkan oleh narasi “Gibran lebih unggul dari Prabowo”? Apakah tujuannya untuk memecah belah koalisi, membentuk opini tentang suksesi dini, atau sekadar menjatuhkan moral Presiden?
Sebagai warga negara, kita berhak menuntut transparansi penuh: rilis metodologi lengkap, kuesioner, data mentah, hingga penyandang dana survei. Tanpa adanya transparansi tersebut, dan mengingat rekam jejak pernyataan politik pemimpin lembaganya, maka menyikapi hasil survei seperti ini dengan skeptisisme tinggi adalah langkah yang paling rasional. Kita mencium aroma “kebohongan statistik” yang menyengat dalam permainan politik semacam ini.
@Surabaya. Rabu, 5/8/2026
