SILUMANEWS.COM – KOTA BEKASI – Usai melakukan kegiatan reses jaring aspirasi masyarakat anggota DPRD Kota Bekasi, H. Ahmad Ushtuchri yang juga anggota badan anggaran mengomentari terkait polemik pemotongan TPP guru pegawai pemerintah.
Menurutnya, Pemkot Kota Bekasi saat ini tengah menyusun peraturan pemotongan Tunjangan Pendapatan Penghasilan (TPP) guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) Kota Bekasi.
“Usulan dari TAPD tidak bisa kembali 100% tapi diangka 3 juta, nah ini yang sedang kami kaji di DPRD,” ujarnya di komplek Pondok Pesantren Annur, Jalan KH Mochtar Thabrani, Kaliabang Nangka, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi.
“Karenanya biar bagaimanapun keputusan hal ini kan oleh kepala daerah maka apakah diperlukan adanya Perda harus kita kaji artinya ada persetujuan dewan atau apakah cukup kita serahkan kepada kepala daerah,” ujarnya pada Selasa (21/5/2023)
Kita sedang hitung dan juga persiapkan dokumen untuk persiapan APBD 2024 dan juga APBD Perubahan 2023
Tentu semuanya akan saling terkait, bagaimana kemampuan keuangan daerah dan kalaupun katakanlah kita akan mengembalikan atau menaikkan kembali pada levelnya maka kita harus hitung secara matang
Bagi saya tidak ada yang tidak mungkin untuk kembali normal hanya saja bagaimana nanti mitigasinya. Anggaran itukan ada keterbatasan, kalau ada yang naik pastinya ada yang turun karena anggarannya sudah fixed. Tapi APBD Perubahan ini akan kita gunakan kesempatan untuk mem-balancing hal itu
Kita berharap mudah mudahan dapat formula yang pas artinya mungkin kita akan ketemu ditengah atau kembali ke asal ataupun saya kira ada perencanaan yang lebih matang kedepan,
Misalnya mau kembali ke 4.5 juta atau ke 3 juta, tidak hanya itu horison kita lebih panjang. Ini kedepan mau berapa P3K yang kita rekrut karena P3K sekarang semuanya menjadi beban APBD
Kalau sudah tahu jumlahnya road map nya katakanlah hingga 2027 misalnya maka kita atur TPP nya supaya pantas dan patut. Dan kemudian sudah ada ini gelombang generasi pertama yang sudah terima TPP 4.5 juta, terhadap mereka bagaimana? karena mereka sebagian sampai nangis ngadu ngadu di dewan. SK sudah tergadaikan, malah kalau TPP mereka turun maka mereka harus nombok cicilan boro boro bawa pulang duit
Nah aspek aspek ini harus kita lihat secara utuh. Pembangunan butuh uang disisi lain SDM yang menggerakkan juga harus diberdayakan dan happy sekuat tenaga, apalagi P3K rata rata guru oleh karena itu kita berharap ada formula yang bijak dari kepala daerah dan saya yakin ini bisa ketemu solusinya dan kita di DPRD Kota Bekasi pasti back up,” pungkasnya. (Denis)
