Menu

Mode Gelap
Serap Aspirasi Masyarakat Hj. Nur Azizah Tamhid Gelar Diskusi Publik Hubungan Pusat Dan Daerah Camat Purwokerto Timur Targetkan Imunisasi 95 Persen Antisipasi KLB Polio cVDPV2 Solidaritas Seribu Pemuda Kota Bekasi Akan Hadiri Orasi Politik Caleg Afrizal dan Romi Bareno Pj Wali Kota Bekasi Klarifikasi Terkait Isu Netralitas ASN Partai Ummat Desak Bawaslu Serius Tangani Indikasi Ketidaknetralan ASN Kota Bekasi

Hukum & Kriminalitas · 27 Agu 2022 17:05 WIB ·

Aktifis Pesantren Desak Walkot Bekasi Segera Terbitkan Perwal


 Aktifis Pesantren Desak Walkot Bekasi Segera Terbitkan Perwal Perbesar

SILUMANEWS.COM – Anggota DPRD kota Bekasi, H. Ahmad Ushtuchri menyatakan persoalan substansial dari Perda Pesantren adalah belum adanya peraturan wali kota (Perwal). Untuk itu ia mendorong agar Perwal bisa terbit dan diafirmasi oleh Plt Wali kota Bekasi karena dinilai sudah sangat mendesak.

“Perwal itu kan perlu proses juga sama dengan perda. Ia harus masuk ke dalam lembar negara, proses legislasi. Tentu saja ini yang akan kita tagihkan kepada eksekutif sudah sejauh mana dan ini juga harus melibatkan pesantren dalam penyusunan perwalnya. Tidak serta-merta sepihak,” ujarnya kepada media saat ditemui di rumahnya, Sabtu (27/8/2022)

Soal perda pesantren ini, Ushtuchri mengatakan jangan cuma sekedar bubble atau buih-buih setelah itu meletus lalu kita lupa substansinya. Substansinya adalah Perwal.

“Adek-adek santri atau mahasiswa yang kemarin berdemo dan teman teman dewan yang concern, yuk kita kawal perwalnya supaya cara berpikir kita runut,” katanya.

Aktivis pesantren gelisah. Dari situ dirinya berpikir ini harus diselesaikan secara runut dan sistematis sesuai aturan aturan perundang-undangan.

“Sekali lagi saya katakan ini perwalnya mendesak. Kita minta Plt untuk afirmasi, percepatan, ayo, katakanlah kalau di APBD murni 2023 baru sekadar mensiasati karena persoalan waktu, ya di perubahan 2023 harus full speed memfasilitasi pesantren dan 5 poin ini harus holistik, pembinaan, afirmasi, rekognisi, pemberdayaan dan fasilitas,” jelasnya.

“Makanya waktu pembahasan, yang tadinya hanya kesos dan pendidikan, kita DPRD ndak mau, maunya semua dinas harus hadir. Karena pesantren ini tanpa bantuan pemerintah pun tidak bisa mandiri “Jangan kyai “dihinakan” untuk ngemis-ngemis proposal, kalau ada yang ngemis-ngemis proposal nanti malah ada mafia proposal,” tambahnya.

Ushtuchri berterima kasih kepada pihak pihak yang concern terhadap perda pesantren, tetapi sekali lagi ia katakan berpikirnya berkesinambungan bukan sekedar isu sesaat, apalagi dikatakan ada yang mempolitisasi. Ia menegaskan agar menjauhi hal itu tetapi fokus lebih kepada substansinya.

Kemudian, ia juga menilai teman-teman di dewan yang melakukan aksi walk out di paripurna DPRD adalah bagian dari konstitusi.

“Saya kira Solihin dan Bambang maupun teman-teman yang lain termasuk yang concern dengan isu perda pesantren, apalagi beliau juga sangat dekat dengan kalangan santri tapi bukan berarti yang lainnya juga tidak dekat, ini beda sudut pandang saja. Bahwa didalam proses politik negosiasi anggaran perlu ada tekanan lewat aksi walkout, demo dan lain sebagainya dalam alam demokrasi biasa saja malah justru kita berterimakasih,” pungkasnya. (Denis)

Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Penulis

Komentar ditutup.

Baca Lainnya

Marak Tawuran Remaja Di Bekasi, Heri Koswara Minta Pemkot Bekasi Buat Gebrakan

30 Mei 2024 - 07:52 WIB

Tega Banget, Pencuri Spesialis Gasak Motor Buruh Bangunan Di Bekasi

25 Mei 2024 - 21:35 WIB

Curanmor di Tambun Beraksi Pagi-pagi, Pemiliknya Baru Beli hasil Gaji Setahun

25 Mei 2024 - 11:18 WIB

Aksi Curanmor Di Tambun Selatan Bekasi Kembali Terjadi

23 Mei 2024 - 20:57 WIB

Viral Di Medsos Bawa Clurit Hendak Tawuran, 14 Bocah Bekasi Diamankan Polsek Tarumajaya

17 April 2024 - 06:10 WIB

Awal Ramadan Ketua DPC KAI Bandar Lampung Gelar Program Bantuan Hukum Gratis Untuk Masyarakat

11 Maret 2024 - 23:25 WIB

Trending di Berita