Menu

Mode Gelap
LSM Trinusa Desak KPK Segera Umumkan Tersangka Korupsi Cakada Bekasi Semua Bisa Umroh Jalin Kolaborasi Untuk Baitullah Dengan Lembaga Amil Zakat Serap Aspirasi Masyarakat Hj. Nur Azizah Tamhid Gelar Diskusi Publik Hubungan Pusat Dan Daerah Camat Purwokerto Timur Targetkan Imunisasi 95 Persen Antisipasi KLB Polio cVDPV2 Solidaritas Seribu Pemuda Kota Bekasi Akan Hadiri Orasi Politik Caleg Afrizal dan Romi Bareno

Dunia · 29 Apr 2022 22:00 WIB ·

Jokowi Umumkan Larang Ekspor CPO, DPR minta Kebijakan yang Komprehensif


 Jokowi Umumkan Larang Ekspor CPO, DPR minta Kebijakan yang Komprehensif Perbesar

SILUMANEWS.COM – JAKARTA – Presiden Joko Widodo secara resmi memutuskan untuk melarang ekspor CPO bahan baku minyak goreng yang akan berlaku mulai tanggal 28 april 2022 sampai waktu yang belum ditentukan. Keputusan tersebut diambil setelah melakukan rapat terbatas dengan sejumlah kementerian pada hari Sabtu 23 April 2022.

Dikutip melalui laman media sosial presiden Jokowi kebijakan tersebut dikeluarkan untuk menjamin melimpahnya bahan baku minyak goreng dalam negeri sehingga dapat menekan harga minyak goreng di masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, anggota komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS drh. Slamet mengingatkan agar kebijakan tersebut haruslah sudah direncanakan dengan matang agar mencegah terjadinya tambal sulam kebijakan seperti yang terjadi saat pelarangan ekspor batu bara beberapa waktu lalu.

“Ketidakjelasan sikap pemerintah dapat semakin memunculkan reaksi negatif dari masyarakat termasuk juga dapat mempengaruhi iklim usaha di Indonesia. Dalam membuat kebijakan harus dilakukan kajian secara mendalam, bukan berdasarkan wangsit atau mimpi,” tegas Slamet di Jakarta Kamis (28/4/2022).

“Pengalaman selama ini kan sudah membuktikan bahwa banyak kebijakan pemerintah yang dikeluarkan namun berselang beberapa hari kemudian sudah direvisi. Kondisi seperti ini semakin menegaskan bahwa pemerintah tidak profesional dalam menerapkan sebuah kebijakan,” tambahnya.

Slamet juga meminta agar penjelasan mengenai pelarangan ekspor CPO harus dijelaskan secara detil mengenai jenis CPO apa saja yang akan dilarang untuk diekspor agar harga tandan buah segar (TBS) tidak mengalami gejolak khususnya pada tingkat petani sawit.

Dari beberapa sumber yang kami dapat ternyata yang dilarang untuk ekspor hanya kemungkinan berlaku untuk produk olahan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) kategori refined, bleached, deodorized (RBD) Palm Olein. Sedangkan minyak sawit mentah atau CPO masih akan bebas ekspor.

Setelah presiden mengumumkan pelarangan ekspor CPO harga TBS sawit diberbagai daerah langsung anjlok seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Apkasindo Riau, Djono Albar Burhan menjelaskan hari ini harga sawit petani hanya Rp1.800 per kg sampai Rp2.100 per kg, jauh lebih rendah dibandingkan Minggu (24/4/2022) yang masih di rentang Rp2.500 per kg sampai Rp3.200 per kg.

Dikutip dari Katadata, Kemenperin mencatat produk olahan CPO ini berkontribusi hingga sekitar 35% dari total ekspor CPO dan turunannya pada 2021. Emil mencatat RBD Olein berkontribusi hingga sekitar 44% atau 21 juta ton dari total produksi CPO dan turunannya pada 2021

Berdasarkan catatan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), volume ekspor Olahan CPO pada 2021 mencapai 25,7 juta ton dari total ekspor CPO dan turunannya yang mencapai 34,23 juta ton. Artinya, RBD Olein berkontribusi sekitar 46,69% dari total ekspor Olahan CPO dan 35,05% dari total ekspor CPO dan turunannya.(*)

Artikel ini telah dibaca 1 kali

badge-check

Penulis

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Baca Lainnya

Legislator PKS: Pemerintah Perlu Waspada Tekanan Ekonomi pada Februari Belum Berakhir

18 Maret 2025 - 21:46 WIB

Berdayakan Ekonomi Keluarga, RKI Ciambar Ajak Warga Pelatihan Membuat Bolu Karamel

27 Januari 2025 - 09:14 WIB

PKS Ingatkan Pemerintahan Prabowo Rendahnya Pendapatan Jadi Tantangan Kinerja APBN 2024

16 November 2024 - 09:22 WIB

Aktivis Anti Korupsi Bekasi yakin Tri Adhianto Akan Diproses, Hanya Tunggu Waktu

11 November 2024 - 11:48 WIB

Pendapatan Pajak Anjlok, Legislator PKS Desak Pemerintah Rem Belanja Tidak Produktif

5 November 2024 - 14:54 WIB

Politisi PKS Sebut Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Pemerintahan Baru Perlu Direview

17 Oktober 2024 - 13:20 WIB

Trending di Ekonomi