SILUMANEWS.COM – Jakarta – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Byarwati, menolak usulan legalisasi kasino sebagai cara untuk menambah penerimaan negara. Ia menilai, langkah tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terkait perjudian, serta nilai-nilai moral masyarakat Indonesia.
“Kontribusi perpajakan saat ini mengisi sekitar 80 persen dari total pendapatan negara. Artinya, ketergantungan terhadap pajak sangat tinggi. Namun, realisasi penerimaan perpajakan kita belum maksimal,” ujar Anis di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (15/5/2025).
Anggota Komisi XI DPR RI itu menjelaskan bahwa rasio perpajakan Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih di bawah 10 persen. Menurutnya, angka ini tergolong rendah jika dibandingkan dengan kapasitas ekonomi nasional yang telah melampaui Rp20 ribu triliun.
“Dengan tax ratio yang terbatas, pemerintah akan kesulitan mendorong konsumsi melalui belanja negara tanpa menambah utang secara signifikan,” katanya.
Anis mendorong agar pemerintah fokus pada intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan untuk memaksimalkan potensi penerimaan. Ia menyoroti adanya sektor-sektor yang masih undertax, seperti ekonomi digital dan pertambangan, yang belum memberikan kontribusi pajak secara optimal.
“Kita seharusnya mengejar potensi dari sektor-sektor tersebut. Legalitas kasino bukan solusi. Selain melanggar hukum, juga mencoreng citra Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia,” tegasnya.
Menurut Anis, masih banyak sumber penerimaan yang bisa digali tanpa harus mengandalkan praktik yang bertentangan dengan nilai hukum dan moral. Ia mengingatkan agar pembangunan nasional tidak dibiayai dari sumber dana yang tidak halal.
“Logikanya sederhana, jika belanja perpajakan diarahkan untuk mendukung aktivitas ekonomi, maka seharusnya penerimaan pajak dari sektor tersebut juga meningkat,” pungkas Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan (EKUIN) itu.
