KOTA BEKASI – Warga kota Bekasi mengeluhkan kinerja Kantor Badan Perkantoran Nasional (BPN) Kota Bekasi. Pasalnya, ada sejumlah sertipikat tanah pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang digaungkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama bertahun-tahun tak kunjung selesai. PTSL yang tiap tahunnya ditetapkan melalui Peta Desa Lengkap dinilai tidak juga tuntas.
Seperti yang dialami ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) kelurahan Jatibening Baru, Kemad yang mengatakan bahwa diwilayahnya pada tahun 2021 lalu mendapatkan kuota dari BPN sebanyak 4500 pemohon yang mendaftarkan PTSL. Namun, kata dia, kenyataannya hanya menjaring sebanyak 2800 pemohon.
Tidak selesai disitu, tahun sudah berganti tapi sertipikat belum tuntas. Jatibening Baru Sertipikat yang sudah diterima warga sampai dengan saat ini baru 1600 sedangkan warga yang belum terima terus menanyakan ke pokmas sedangkan BPN berlanjut pada program selanjutnya di wilayah lain.
Senada dengan Jatibening Baru, Pokmas Kelurahan Harapanjaya, kecamatan Bekasi Utara juga mengalami hal yang sama, dengan kuota 1300 sertipikat yang sudah diserahkan ke warga sebanyak 300, Begitu juga Kelurahan Jatirahayu kecamatan Pondok melati dengan kuota 4300 sertipikat yang sudah diserahkan ke warga sebanyak 400 dan Kelurahan Mustikajaya dengan kuota 1800 sertipikat yang sudah diserahkan ke warga sebanyak 50.
Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Abdul Rozak menyatakan menurutnya harusnya PTSL Program Presiden Jokowi tersebut pengerjaannya sesuai tahun anggaran.
“Kalau pengajuannya tahun 2021 misalnya. Harusnya, selesai di tahun yang sama. Tapi kenyataannya bertolak belakang. Jelas dari contoh kasus ini kinerja BPN seperti apa,” tandasnya saat ditemui diruang kerjanya Komisi 1, Senin, (7/3/2022).
Sementara itu, Kepala Kantor ATR/BPN Kota Bekasi, Andi Bakti hingga berita ini diturunkan belum memberikan tanggapan meski sudah dikonfirmasi melalui pesan singkat. (Don)
