SILUMANEWS.COM, Kota Bekasi – Anggota Komisi VIII DPR RI asal Fraksi PKS, Hj. Nur Azizah Tamhid, B.A., M.A. mendorong Pemerintah Kota Bekasi agar lebih banyak mendirikan Pusat Kegiatan Belajar Berbasis Masyarakat (PKBM) guna mempercepat masyarakat Kota Bekasi melakukan penyetaraan pedidikan melalui Kejar Paket A, B dan C. Dengan begitu dapat mempercepat Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bekasi di bidang pendidikan.
Hal itu disampaikan Nur Azizah dalam kegiatan Seminar Sosialisasi Peran Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan Dalam Perlindungan Perempuan dan Anak, yang diselenggarakan melalui Kerjasama Nur Azizah selaku Anggota Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KemenPPPA RI), pada Sabtu (16/10) di Jl. Kemakmuran No. 45, Kota Bekasi.
Nur Azizah menyebutkan, tahun 2020 IPM Kota Bekasi menempati posisi ke 16 di Indonesia yakni 81,50. Meskipun tegolong sangat tinggi, Pemerintah Kota dan Masyarakat di Bekasi tidak boleh cepat puas dengan angka tersebut. Faktanya, di lapangan saat turun ke masyarakat, Nur Azizah masih banyak menemukan warga Kota Bekasi mengeluhkan sulitnya mengakses sarana Pendidikan.
Hal senada di ungkapkan Arin, Warga Pekayon Jaya, KotaBekasi, ia merupakan Pendiri Bimbingan Belajar Danis Eduka. Arin menuturkan, ia mendirikan Bimbel Dasih Eduka ini berlatar belakang karena ia tinggal di perkampungan Kumuh di tengah kota Bekasi di belakang Wagoon, Kalimalang.
“Di situ banyak anak-anak yang putus sekolah. Banyak sekali kendala yang terjadi baik di bidang ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya. Jadi saya berpikir apa yang bisa saya lakukan, saya mendirikan bimbel ini untuk kalangan menengah kebawah. Gratis untuk anak yatim dan dhuafa”, kata Arin.
Bimbel Danis Eduka sendiri saat ini sudah ada 6 cabang di Kota Bekasi dan di Kendal. Ia bersyukur pada kesempatan ini dapat kembali dipertemukan dengan Nur Azizah, setelah sebelumnya Nur Azizah sempat berkunjung ke wilayah tempat tinggal Arin. Ia turut mengungkapkan masalah pendidikan yang sampai saat ini masih menjadi masalah pokok di lingkungan tempat tinggalnya, mengingat angka putus sekolah yang juga tinggi.
“Di sini saya mau menyampaikan harapan saya, kepada seluruh pemangku kebijakan di Kota Bekasi, melalui dukungan Ibu Nur, saya memohon untuk bisa didirikan PKBM di daerah saya, agar anak-anak yang putus sekolah di daerah saya bisa melanjutkan Kejar Paket. Karena hampir setiap hari para pemulung, orang yang tidak punya datang ke rumah saya, meminta agar anaknya bisa dapat ijazah. Saat ini saya hanya mendirikan Bimbel. Saya ingin agar anak-anak ini bisa mendapatkan Ijazah”, jelas Arin.
Nur Azizah mendukung penuh upaya pemerataan Pendidikan di Kota Bekasi dengan memperbanyak PKBM ini. Nur Azizah menjelaskan IPM adalah metoda untuk mengukur keberhasilan suatu negara, propinsi, dan Kabupaten atau Kota dalam melakukan pembangunan manusia yang diukur dari tiga komponen. Pertama, kualitas kesehatan, kedua, kemajuan ilmu pengetahuan, dan ketiga, kelayakan ekonomi atau daya beli individu.
Karena Kota Bekasi berada di wilayah Jawa Barat, maka perbandingan juga dilakukan terhadap propinsi Jawa Barat. IPM propinsi Jawa Barat tahun 2020 sebesar 72,09 berdekatan dengan negara Uzbekistan sebesar 72,00, menempati rangking 10 di Indonesia dan 106 di dunia, IPM Kota Bekasi sebesar 81,50 berdekatan dengan negara Panama sebesar 81,50, dengan rangking 16 di Indonesia dan 57 di dunia.
”Pemerataan Pendidikan dengan semakin gencar mendirikan PKBM di beberapa titik di Kota Bekasi yang rata-rata lama sekolah warga bekasi yg berusia diatas 25 tahun masih rendah, baru 11,16 tahun belum sampai lulus SMA/SMK/ALIYAH, penting untuk terus dimotivasi dan difasilitasi oleh pemerintah kota Bekasi. Selanjutnya DPRD Kota Bekasi dan Walikota Bekasi harus menuntaskan wajib belajar 12 tahun agar tidak ada remaja putus sekola serta menggalakkan kejar paket A, B, dan C warga usia diatas 25 tahun sehingga indikator pendidikan kota Bekasi dapat meningkat jauh lebih tinggi”, pungkas Nur Azizah.
