SILUMANEWS.COM – Kota Bekasi – Reses pertama tahun 2026 Anggota DPRD Kota Bekasi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Anim Imanuddin, di RW 10 Kelurahan Jatisari, Kecamatan Jatiasih, Senin (16/2) malam, berlangsung meriah. Ratusan warga memadati lokasi kegiatan. Sebagian hadir untuk menyampaikan usulan, sebagian lain tertarik dengan doorprize yang disediakan.
Namun di balik suasana hangat penuh canda, persoalan klasik tetap mencuat: infrastruktur kampung yang belum sepenuhnya tuntas.
Anim yang telah empat periode duduk di kursi DPRD Kota Bekasi itu disambut antusias. Warga mengapresiasi perbaikan Jalan Jatisari yang kini dinilai jauh lebih layak dilintasi.
“Dulu kalau lewat Jalan Jatisari pasti kebangun. Jeglokannya seperti naik kuda. Sekarang sudah lebih nyaman,” ujarnya, disambut tawa warga.
Ia menegaskan, aspirasi soal peningkatan jalan lingkungan, drainase, dan penanganan banjir hampir selalu mendominasi reses di wilayah perkampungan. Berbeda dengan kawasan perumahan yang cenderung mengusulkan fasilitas sosial dan umum (fasos-fasum), pendidikan, hingga layanan kesehatan.
“Kalau di kampung hampir pasti soal infrastruktur dasar. Itu kebutuhan mendesak,” tegas mantan Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi periode 2019–2024 tersebut.
Sebagai tokoh masyarakat Kampung Kranggan, Anim mengakui pembangunan fisik masih menjadi prioritas di banyak wilayah. Jalan rusak bukan hanya mengganggu mobilitas, tetapi juga berdampak pada aktivitas ekonomi warga.
Meski begitu, ia mencatat mulai munculnya aspirasi penguatan ekonomi kerakyatan. Di RW 10, warga mengusulkan dukungan untuk bank sampah, bantuan ternak ayam, hingga budidaya ikan. Usulan tersebut dinilai penting agar pembangunan tidak hanya berfokus pada beton dan aspal, tetapi juga pada ketahanan ekonomi keluarga.
“Kalau ada bantuan ayam atau bibit ikan, bisa kita fasilitasi melalui aspirasi dewan,” ujarnya.
Selain itu, warga juga mendorong optimalisasi layanan pendidikan dan kesehatan, termasuk peningkatan fungsi puskesmas serta penyediaan fasos-fasum. Anim menilai setiap wilayah memiliki karakter kebutuhan berbeda—perumahan menuntut peningkatan kualitas layanan publik, sementara kampung masih berkutat pada persoalan dasar.
Menurutnya, dinamika itu menjadi tantangan tersendiri dalam perencanaan pembangunan daerah. Di satu sisi, warga perumahan membahas taman tematik dan ruang terbuka hijau. Di sisi lain, warga kampung masih berharap jalan tak lagi membuat kendaraan “pensiun dini”.
Anim menegaskan reses bukan sekadar agenda seremonial. Ia berkomitmen mengawal setiap usulan agar dapat diperjuangkan melalui mekanisme anggaran daerah.
“Reses ini forum resmi untuk menyerap dan memperjuangkan kebutuhan masyarakat,” tandasnya.
Potret RW 10 Jatisari menjadi gambaran bahwa persoalan klasik infrastruktur belum sepenuhnya selesai. Namun setidaknya, bagi warga setempat, jalan yang dulu terasa seperti arena berkuda kini mulai memberi kenyamanan dalam aktivitas sehari-hari.
(Adv/DPRD Kota Bekasi)
