SILUMANEWS.COM – Proses seleksi pemilihan calon Sekretaris Daerah Pemerintahan Kota Bekasi memunculkan empat nama pejabat eselon II. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Bekasi berharap mekanisme dan kriteria harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Secara normatif mekanisme dan kriteria harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara kriteria sudah terpampang jelas pada Perpres nomor 3 tahun 2018 dan dalam PP Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah bagian kedua jelas ada tugas dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang SekDa nantinya, selain itu dalam Perwal Kota Bekasi nomor 4 tahun 2023 tentang tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka di lingkungan pemerintah daerah kota bekasi di paparkan secara jelas persyaratan dan mekanisme dalam proses seleksi khusus dalam posisi SekDa, selama semua aturan tersebut sesuai dan tidak ada yang di tabrak siapapun SekDa nya berarti mereka sudah melalui mekanisme dan kriteria yang sesuai. ” Ujar Rahmad Dani Ketua Umum KAMMI Bekasi pada (senin 31/07/2023)
Diketahui, empat nama telah muncul diusulkan menjadi Sekda Pemerintah Kota Bekasi. Diantaranya Asisten Daerah I Pemkot Bekasi Lintong Dianto Putra, Asda II Inayatullah, kemudian Kadiskominfo Kota Bekasi Hudi Wijayanto dan terakhir Kadistaru Kota Bekasi Junaedi yang kini juga menjabat sebagai Pj. Sekda.
“Dari keempat nama tersebut saya rasa tidak ada yang menabrak mekanisme dan kriteria yang sudah ditetapkan maka secara normatif semua layak menjadi seorang SekDa kedepannya. ” Tambah Dani kepada awak media
Rahmad Dani di akhir percakapannya menambahkan beberapa kriteria khusus yang harus dimiliki seorang SekDa Kota Bekasi.
“Namun, SekDa Kota Bekasi ke depan memang harus ada kriteria khusus di antara nya : memiliki komitmen dalam menjunjung tinggi nilai integritas anti korupsi karena seperti yang kita tau kota bekasi sudah masuk kota darurat korupsi, mampu menjadi seorang administrator yang handal, efektif dan efisien, merupakan sosok pengalaman yang mampu mengayomi serta memotivasi birokrasi untuk bekerja lebih produktif dan merupakan sosok yang kolaboratif serta komunikatif dengan semua elemen masyarakat termasuk mahasiswa dalam mewujudkan partisipasi publik yang luas dalam pembangunan dan terakhir tentunya mampu menjaga netralitas birokrasi dalam pemilu dan pilkada 2024 ke depan” Tutup Dani dalam percakapannya
