SILUMANEWS.COM – Kota Bekasi – Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Oloan Nababan, turun langsung ke RW 022, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Senin (16/2/2026), untuk memastikan aspirasi warga tidak berhenti sebagai catatan notulen.
Di wilayah yang kerap bergelut dengan genangan dan persoalan infrastruktur dasar itu, Oloan menyerap berbagai keluhan: perbaikan jalan lingkungan, pembenahan saluran air, hingga dukungan nyata bagi kegiatan kepemudaan.
Dalam dialog bersama warga, legislator dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) itu menekankan pentingnya ruang dan fasilitas bagi generasi muda. Menurutnya, kreativitas pemuda membutuhkan dukungan konkret, bukan sekadar imbauan.
“Dukungan dari semua pihak sangat dibutuhkan bagi anak-anak muda. Dengan adanya kegiatan positif, tentu bisa meminimalisir potensi nongkrong yang bersifat negatif,” ujarnya.
Ia menegaskan, jika ingin lingkungan yang kondusif, pemuda tidak boleh hanya menjadi penonton pembangunan. Mereka harus dilibatkan dan difasilitasi. Di kota penyangga seperti Bekasi, bonus demografi bisa menjadi kekuatan—atau sebaliknya, menjadi persoalan baru jika tak dikelola serius.
Namun isu yang paling mengemuka tetap soal banjir. Oloan mengakui, persoalan genangan di Rawalumbu bukan sekadar saluran mampet, melainkan masalah lintas wilayah yang membutuhkan koordinasi lebih luas, termasuk dengan daerah hilir yang berbatasan dengan Kabupaten Bekasi.
“Kalau hilirnya tersumbat atau menyempit, pengerukan di sini saja tidak akan jadi jawaban tuntas. Harus ada sinkronisasi antar pemerintah daerah, bahkan sampai tingkat provinsi,” tegasnya.
Menurutnya, banjir bukan hanya soal curah hujan, tetapi juga tata kelola dan koordinasi kebijakan.
Sebagai langkah konkret, Oloan mendorong percepatan pembangunan kolam retensi atau polder di wilayah RW 04 Rawalumbu. Fungsinya sebagai “parkiran air” sementara sebelum dialirkan ke hilir. Namun proyek tersebut masih terkendala proses pembebasan lahan. Penetapan lokasi (penlok) telah dilakukan, tetapi tahap berikutnya memerlukan dukungan anggaran dan prioritas kebijakan.
“Pembuatan polder sangat perlu untuk mengurangi debit air. Saat ini baru sampai penetapan lokasi. Selanjutnya kita dorong pembebasan lahan agar anggaran pelaksanaan bisa dihitung presisi oleh konsultan dan dinas teknis,” jelasnya.
Reses ini menjadi momentum bagi Oloan untuk memastikan usulan warga masuk dalam skema penganggaran pemerintah daerah mendatang. Ia menegaskan, fungsi legislatif bukan hanya menyerap aspirasi, tetapi juga mengawal realisasinya.
Di Rawalumbu, warga tak menuntut hal muluk: jalan layak, saluran lancar, pemuda difasilitasi, dan banjir berkurang. Sederhana, namun berdampak besar. Karena pada akhirnya, pembangunan bukan sekadar angka dalam APBD, melainkan perubahan nyata yang terasa di gang-gang tempat warga tinggal.
(Adv/DPRD Kota Bekasi)
