SILUMANEWS.COM – Kota Bekasi, 15 November 2025 – Anggota DPRD Kota Bekasi Fraksi PKS, Ii Marlina, mencatat sejumlah masalah mendesak dari warga Dapil IV Jatisampurna, Pondokmelati, dan Jatiasih saat reses III Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung selama enam hari. Persoalan yang paling menonjol meliputi jalan rusak, kabel utilitas semrawut, kebingungan soal BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI), dan zonasi SMA yang membuat banyak anak tidak diterima di sekolah negeri.
Ii Marlina menyatakan bahwa banyak keluhan warga merupakan persoalan lama yang belum terselesaikan sejak periode sebelumnya. Ia menekankan pentingnya pemahaman mengenai porsi kewenangan antara dewan dan pemerintah setempat.
“Banyak yang disampaikan warga sebenarnya keluhan yang belum selesai dari periode lalu. Saya jelaskan mana yang menjadi ranah RW melalui hibah RW dan mana yang bisa ditangani dewan. Bukan berarti dewan menolak, tetapi memang ada porsi masing-masing,” ujar politisi perempuan PKS ini, Kamis (13/11/2025).
Di bidang infrastruktur, warga menyoroti kerusakan jalan yang memicu kemacetan, terutama di Jatiasih, serta proyek yang terbengkalai. Selain itu, kabel utilitas yang berantakan dinilai membahayakan pengguna jalan.
“Di Jatiasih banyak jalan bolong karena proyek sebelumnya tidak dirapikan. Ini menambah kemacetan dan jadi keluhan utama. Saya sudah catat untuk terus koordinasi dengan DBMSDA,” jelas Marlina.
Masalah lain yang muncul adalah kebingungan warga mengenai BPJS PBI. Banyak warga ingin beralih dari iuran mandiri ke PBI, namun tidak memahami mekanismenya.
Di sektor pendidikan, isu zonasi SMA turut menjadi perhatian. Banyak orang tua mengeluhkan anak mereka tidak diterima di sekolah negeri meski jaraknya dekat dengan rumah, sehingga harus masuk sekolah swasta yang biayanya lebih tinggi. Permasalahan ini memunculkan pertanyaan tentang kemungkinan beasiswa bagi siswa yang terdampak.
Ii Marlina menegaskan, aspirasi yang bersifat mendesak dan berdampak langsung menjadi prioritas. Ia berharap kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) yang baru dapat menuntaskan pekerjaan tertunda.
“Dengan kepala DBMSDA yang baru, saya berharap penanganan infrastruktur bisa lebih rapi, jalan yang bolong ditutup, dan pengawasan proyek diperketat,” pungkasnya.
(ADV/Humas DPRD Kota Bekasi)
