SILUMANEWS.COM – Kota Bekasi, Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (KOPRI) PC PMII Kota Bekasi menggelar aksi unjuk rasa didepan kantor pemerintahan Kota Bekasi, Jalan Jenderal Ahmad Yani pada Rabu (26/6/2024). Koordinator lapangan mahasiswa, Elvin menilai saat ini Bekasi menjadi kota darurat kekerasan dan pelecehan seksual.
“Banyak sekali kasus-kasus yang terjadi di Kota Bekasi membuat kami geram terhadap Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Padahal sudah ada peraturan daerah (Perda) yang telah disahkan sejak tahun lalu. Namun tercatat sejak Januari 2024 hingga sekarang masih ada sekitar 85 kasus,” ujar Elvin dalam keterangan rilisnya.
“Oleh karena itu, kami kembali turun kejalan agar kasus-kasus kekerasan dan pelecehan yang terjadi pada perempuan dan anak segera diselesaikan,” tegasnya.
Persoalan tersebut, lanjutnya, menyebabkan keresahan di masyarakat, terlebih kasus kekerasan dan pelecehan seksual ini terjadi pada anak anak dibawah umur baik perempuan maupun laki-laki.
Kota Bekasi pernah mendapatkan predikat sebagai Kota ramah terhadap perempuan dan anak yang diberikan oleh pemerintah pusat, namun tidak sesuai dengan faktanya dilapangan.
Kondisi ini membuat Koprs Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Puteri (KOPRI) resah, lalu mempertanyakan kinerja DPPPA yang menjadi tupoksinya memberikan perlindungan pemberdayaan perempuan dan anak, kata Afifah selaku Ketua KOPRI Kota Bekasi.
Banyaknya kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi di Kota Bekasi, seharusnya menjadi fokus pembahasan serius para pejabat daerah Kota Bekasi.
Aksi unjuk rasa ini juga mendesak DPPPA agar menyelesaikan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mangkrak. Khususnya kasus yang baru-baru ini terjadi di Bantargebang, Bekasi Utara, dan Bekasi Selatan.
Kemudian mendesak Kadis DPPPA beserta strukturnya untuk mengundurkan diri dari jabatannya, karena dinilai tidak kompeten dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Sehingga masih banyaknya kasus-kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak di Kota Bekasi.
Demonstran juga mendesak Pj Wali Kota Bekasi Raden Gani Mohamad agar segera mengevaluasi kinerja dan melakukan audit DPPPA. (*)
