Menu

Mode Gelap
Serap Aspirasi Masyarakat Hj. Nur Azizah Tamhid Gelar Diskusi Publik Hubungan Pusat Dan Daerah Camat Purwokerto Timur Targetkan Imunisasi 95 Persen Antisipasi KLB Polio cVDPV2 Solidaritas Seribu Pemuda Kota Bekasi Akan Hadiri Orasi Politik Caleg Afrizal dan Romi Bareno Pj Wali Kota Bekasi Klarifikasi Terkait Isu Netralitas ASN Partai Ummat Desak Bawaslu Serius Tangani Indikasi Ketidaknetralan ASN Kota Bekasi

Gaya Hidup · 24 Mei 2022 14:08 WIB ·

PMK Terus Meluas, DPR Nilai Kementerian Pertanian Terlalu Santai Hadapi Wabah


 PMK Terus Meluas, DPR Nilai Kementerian Pertanian Terlalu Santai Hadapi Wabah Perbesar

SILUMANEWS.COM – JAKARTA – Anggota komisi IV DPR RI dari fraksi PKS, drh. Slamet menilai pemerintah terlalu santai dalam menghadapi wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Menurutnya, respon Kementerian Pertanian terhadap meluasnya penyebaran PMK dinilai sangat santai padahal faktanya dilapangan terus terjadi peningkatan.

“Kementan dalam hal ini badan karantina sangat lemah dan menurut saya perlu di telusuri, apakah karena ada tekanan-tekanan di lapangan saat pengawasan atau betul-betul lemah secara teknis,” katanya di Jakarta, Selasa (24/5/2022).

drh. Slamet menyampaikan bahwa sikap santai Kementerian Pertanian dalam menghadapi wabah PMK ini dapat menjadi bumerang bagi pemerintah bahkan berdampak sangat luas bagi masyarakat khususnya para peternak jika tidak segera dilakukan upaya preventif.

Politisi senior PKS ini mendorong Kementerian Pertanian segera melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam membatasi mobilitas hewan ternak yang terindikasi terinveksi visrus. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki perangkat yang cukup hingga sampai pada tingkat atau level peternak kecil sehingga harus dilibatkan dalam pencegahan penyebaran virus PMK ini.

“Lakukan edukasi yang benar untuk para peternak kita, dan siapkan vaksin untuk jangka panjang,” tegasnya.

Lebih lanjut, Slamet mengatakan secara teori untuk mengatasi PMK harus di lakukan eradikasi (pemusnahan). Disinilah negara harus hadir dan menunjukkan keberpihakan kepada rakyat (peternak kecil). Pemerintah harus memberikan ganti rugi kepada para peternak kecil atau dicari skema-skema yang bisa meringankan beban rakyat kecil kita.

Selain itu, tambah dia, kecerobohan pemerintah dibawah kebijakan Presiden Jokowi mengubah asal impor dari berbasis negara menjadi berbasis zona. Dimana diizinkan bagi zona yang dinyatakan aman tapi belum dinyatakan aman secara keseluruhan di satu negara tersebut.

“Malaysia, India, Cina, dan Brasil ini setau saya negara yang belum bebas PMK. Sementara kran impor dari negara ini (khususnya) India cukup besar. Ditambah lemahnya karantina dan pengawasan di lapangan, maka klop lah kalo hari ini ada wabah PMK,” pungkasnya. (*)

Artikel ini telah dibaca 1 kali

badge-check

Penulis

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Baca Lainnya

Heri Koswara Minta Pemkot Bekasi Bergerak Tangani Serius Wabah Demam Berdarah Deungeu (DBD)

9 Mei 2024 - 19:17 WIB

Camat Purwokerto Timur Targetkan Imunisasi 95 Persen Antisipasi KLB Polio cVDPV2

13 Januari 2024 - 20:37 WIB

Dr. dr. Hj. Titi Masrifahati MKM.,MARS Minta Layanan Screening Cek Kesehatan Digratiskan

18 Desember 2023 - 21:35 WIB

Ribuan Kader Kesehatan Kota Bekasi Tak Punya BPJS Bahkan Ada yang Nunggak!

13 Desember 2023 - 07:55 WIB

Padu Dadi Gemuyu Program Inovatif Kabupaten Banyumas Tekan Angka Kemiskinan

10 Desember 2023 - 21:19 WIB

Naik 5 Kali Lipat DPRD Kota Bekasi Minta Insan Pers dan Civil Society Awasi Dana Parpol

16 Oktober 2023 - 14:00 WIB

Trending di Gaya Hidup