SILUMANEWS.COM – KOTA BEKASI – Ketua Umum Sahabat Majelis Ulama Indonesia (SMUI) Kota Bekasi, Ustaz Ismail Ibrahim (UII), mendesak Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto segera menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwal) sebagai aturan pelaksana Peraturan Daerah (Perda) tentang Penanggulangan Perilaku Menyimpang Seksual serta Perilaku Seksual Berisiko di Kota Bekasi.
Desakan tersebut disampaikan menyusul disahkannya perda tersebut dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi pada Selasa (27/10/2026). Menurut Ismail, penerbitan Perwal menjadi langkah penting agar perda tidak berhenti sebatas regulasi, tetapi segera diimplementasikan melalui kebijakan yang terarah dan memiliki pedoman teknis yang jelas.
“Perda ini sudah disahkan. Kami berharap segera diimplementasikan. Pemerintah Kota Bekasi harus segera menerbitkan Perwal, mengingat persoalan perilaku seksual menyimpang di Kota Bekasi sudah sangat mengkhawatirkan,” tegas UII, Senin (9/11/2026).
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengambil peran dalam upaya pencegahan dan penanggulangan perilaku seksual menyimpang di Kota Bekasi. Menurutnya, komitmen tersebut diperlukan untuk mewujudkan Kota Bekasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan bernuansa ihsan.
UII juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kota Bekasi yang telah mengesahkan perda tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa pengesahan regulasi harus diikuti langkah konkret dari pemerintah daerah agar pelaksanaannya tidak berlarut-larut.
“Kami mengapresiasi pengesahan perda ini. Namun, agar dapat dilaksanakan secara efektif, pemerintah daerah harus segera menyusun dan menerbitkan Perwal sebagai aturan pelaksananya,” jelasnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi, juga mendorong Wali Kota Bekasi segera menerbitkan Perwal untuk memastikan implementasi perda berjalan sesuai ketentuan hukum.
Hal itu disampaikan Sardi saat berdialog dengan Sahabat MUI pada Selasa (3/11/2026). Ia mengapresiasi dukungan masyarakat, khususnya Sahabat MUI, yang turut mengawal proses pembahasan hingga pengesahan perda tersebut.
“Pengesahan perda bukanlah akhir, melainkan awal tanggung jawab untuk memastikan kebijakan ini bermanfaat bagi masyarakat. Karena itu, kami mendorong Wali Kota Bekasi segera menerbitkan Perwal sebagai pedoman pelaksanaan yang jelas dan sesuai ketentuan hukum,” tegas Sardi.
Ia menambahkan, DPRD Kota Bekasi akan menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan implementasi perda berlangsung konsisten, dengan mengedepankan edukasi dan pencegahan serta tetap menghormati hak-hak warga.
“Kami tidak ingin perda hanya menjadi dokumen formal. DPRD akan mengawal pelaksanaannya agar kebijakan ini benar-benar melindungi masyarakat dan menjawab aspirasi publik,” pungkasnya.
