SILUMANEWS.COM – Kota Bekasi – Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi Partai Gerindra, Murfati Lidianto, menyoroti penanganan banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kota Bekasi, khususnya Bekasi Utara dan sekitarnya. Ia mengapresiasi kesigapan pemerintah daerah dalam menjalin kerja sama lintas wilayah guna mempercepat penanggulangan banjir.
Menurut Murfati, banjir yang terjadi saat ini tidak hanya melanda Kota Bekasi, tetapi juga Kabupaten Bekasi. Karena itu, kolaborasi antar-daerah menjadi kunci utama dalam meminimalisir dampak luapan air.
“Sepertinya kerja sama untuk menanggulangi banjir Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi cukup sigap ya. Terutama Kota Bekasi yang memberikan pinjaman alat beratnya ke Kabupaten,” ujar Murfati kepada awak media usai rapat paripurna.
Ia menilai langkah peminjaman alat berat dari Pemerintah Kota Bekasi kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi sebagai bentuk sinergi konkret yang patut diapresiasi.
Selain itu, Murfati menjelaskan bahwa program pelebaran dan normalisasi kali mulai direalisasikan sesuai arahan Wali Kota. Beberapa titik krusial telah menunjukkan progres, di antaranya wilayah Medansatria yang sudah dilakukan pengerjaan untuk memperlancar aliran air. Sementara itu, kondisi Kali Kapuk dinilai semakin baik setelah dilakukan pembenahan.
Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihannya, Murfati mengakui kawasan Harapan Indah masih menjadi salah satu titik rawan banjir yang banyak dikeluhkan warga. Aspirasi tersebut kerap disampaikan dalam kegiatan Jaring Aspirasi Masyarakat (Reses).
Untuk mengatasi persoalan tersebut, ia mengusulkan solusi infrastruktur jangka pendek dan jangka panjang, yakni:
1. Pembangunan Polder
Telah diajukan dua titik pembangunan polder baru di kawasan Harapan Indah guna mengendalikan debit air saat curah hujan tinggi.
2. Pembuatan Lubang Biopori
Mengusulkan pengadaan sekitar 100 titik biopori pada tahun ini untuk meningkatkan daya serap tanah dan mengurangi genangan.
Terkait besaran anggaran yang dialokasikan, Murfati menyebutkan bahwa pembahasan detail berada di komisi lain.
“Kalau besarnya belum dikasih tahu. Itu mungkin di Komisi II, karena masalah banjir dan pembangunan ada di sana. Saya di Komisi I membidangi hukum dan pemerintahan,” pungkasnya.
(Adv/DPRD Kota Bekasi)
