SILUMANEWS.COM – Kota Bekasi – Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, menyoroti lambannya realisasi pembangunan tanggul Kali Bekasi dan program normalisasi yang menjadi tanggung jawab Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC). Hal itu disampaikannya saat menghadiri aksi damai refleksi satu tahun banjir besar Kali Bekasi 2025 di kawasan Pondok Mitra Lestari (PML), Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Ahad (15/02/2026).
Menurut Latu, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 4,7 triliun untuk penanganan banjir dari hulu hingga hilir sebagai bagian dari Program Strategis Nasional (PSN). Namun, khusus untuk Kota Bekasi, realisasi pembangunan tanggul yang dijanjikan dari Kali Bekasi hingga Muaragembong dinilai masih sangat minim.
Ia mengungkapkan, hingga saat ini program normalisasi sungai oleh BBWSCC baru terealisasi sekitar 700 meter pada tahap awal. Bahkan, di beberapa titik justru wilayah lain yang lebih dahulu dibenahi.
“Wilayah Kemang 1 lebih dulu dikerjakan. Sementara area sempadan sungai 7–14 meter yang seharusnya steril dari bangunan, masih banyak lahan bersertifikat sehingga pembebasan lahan menjadi sulit. Jika dibebankan ke APBD Kota Bekasi, tentu tidak mencukupi,” ujar Latu.
Ia juga mempertanyakan kejelasan kelanjutan proyek multiyear tahap kedua. Informasi mengenai rencana alokasi tambahan Rp 3 triliun dinilai belum jelas dan masih terjadi saling lempar tanggung jawab antar pihak.
Karena itu, Latu menegaskan perlunya pengawalan anggaran secara serius agar proyek tidak kembali tertunda. Usai masa reses, pihaknya akan menjadwalkan pemanggilan dinas terkait, termasuk PUPR, BBWSCC, serta pihak pemerintah pusat untuk membahas realisasi pembangunan tanggul.
Selain itu, ia menyoroti persoalan izin proyek di kawasan Galaxy yang disebut diperuntukkan sebagai kanal, bukan tanggul. Konstruksi polisi tidur setinggi 1,5 meter dinilai memiliki blind spot yang berpotensi membahayakan. Koordinasi lanjutan dengan DBMSDA pun akan dilakukan guna mencari solusi yang saling menguntungkan.
Latu mengingatkan, tanpa percepatan penanganan, warga di bantaran Kali Bekasi akan terus terdampak setiap kali tinggi muka air (TMA) meningkat. Ia juga menilai keberlanjutan proyek tanggul sangat dipengaruhi oleh pergantian pemerintahan dan komitmen rezim berikutnya.
Sebagai langkah konkret, Latu mendorong warga Pondok Mitra Lestari membentuk kelompok kerja yang terdiri dari tokoh masyarakat dan elemen warga untuk mengawal keberlanjutan pembangunan tanggul.
“Saya selaku Ketua Komisi II akan menantikan surat ajuan dari warga PML untuk membahas solusi konkret penanganan banjir di wilayah ini,” pungkasnya.
(Adv/DPRD Kota Bekasi)
