SILUMANEWS.COM – Kota Bekasi — Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, mendesak Pemerintah Kota Bekasi agar memprioritaskan pembangunan yang berfokus pada penanganan banjir, menyusul bencana banjir yang kembali melanda sejumlah wilayah di Kota Bekasi dalam beberapa hari terakhir.
Latu menyampaikan keprihatinannya atas kondisi banjir yang terjadi akibat curah hujan ekstrem serta kiriman air dari wilayah hulu sungai. Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), puncak musim hujan diperkirakan terjadi pada Januari 2026, sehingga potensi banjir masih cukup tinggi.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi mencatat, hingga Kamis pukul 21.00 WIB, genangan banjir terjadi di berbagai kecamatan dengan ketinggian air bervariasi, mulai dari 5 sentimeter hingga mencapai 150 sentimeter, setelah hujan deras mengguyur wilayah Kota Bekasi sejak pagi hingga malam hari.
Menurut Latu, banjir di Kota Bekasi disebabkan oleh dua faktor utama, yakni kiriman air dari hulu Sungai Cilengsi dan Cikeas, serta tingginya curah hujan ekstrem. Namun, ia menilai kondisi banjir yang kerap terjadi juga diperparah oleh buruknya sistem drainase di Kota Bekasi.
“Pembangunan infrastruktur kota tidak diimbangi dengan pembangunan drainase yang memadai, baik di lingkungan permukiman maupun di sepanjang jalan utama. Kondisinya masih jauh dari ideal,” ujarnya.
Ia juga menyinggung keberadaan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Sistem Drainase, yang mengatur perencanaan, pemeliharaan, hingga sanksi, dengan tujuan menciptakan lingkungan yang bebas genangan dan sehat. Namun, menurutnya, implementasi perda tersebut belum optimal.
“Faktanya, sampai hari ini Kota Bekasi masih dilanda banjir. Artinya, perda ini belum sepenuhnya menjadi perhatian serius Pemerintah Kota,” kata Latu.
Latu menegaskan, penanggulangan banjir harus menjadi pekerjaan rumah (PR) besar yang diselesaikan secara serius. Ia menilai pembangunan taman kota dan destinasi wisata memang penting, namun tidak boleh mengesampingkan persoalan dasar yang berdampak langsung pada keselamatan dan kesejahteraan warga.
“Banjir sudah menjadi momok bagi masyarakat Kota Bekasi, menimbulkan trauma psikologis serta kerugian material dan immaterial yang tidak sedikit,” tegasnya.
Oleh karena itu, ia mendesak Pemerintah Kota Bekasi agar mengarahkan prioritas pembangunan pada upaya penyelesaian masalah banjir, melalui perbaikan sistem drainase, pembangunan polder air, serta perencanaan terpadu lainnya.
Latu berharap, di akhir masa pemerintahan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi, persoalan banjir dapat tertangani dengan lebih baik dan tidak lagi menjadi ancaman rutin bagi masyarakat.
