SILUMANEWS.COM – JAKARTA – Presiden Joko Widodo mencanangkan Pelaksanaan Sensus Pertanian tahun 2023 di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 15 Mei 2023. Dalam sambutannya ia menyebutkan kebijakan yang tepat memerlukan akurasi data yang sangat tinggi sehingga tidak mengalami kekeliruan dalam pengambilan sebuah kebijakan atau keputusan.
Pasalnya sektor pertanian melibatkan hajat hidup orang banyak, menyediakan lapangan kerja untuk 40 juta orang atau 29 persen dari total angkatan kerja. Presiden Jokowi juga mengungkapkan sektor pertanian merupakan sektor yang sangat strategis karena telah menyumbang 11,8 persen terhadap total PDB Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, anggota komisi IV DPR RI dari fraksi PKS, drh Slamet beranggapan bahwa presiden Jokowi hanya melakukan lip service yang seolah-olah perhatian terhadap sektor pertanian, padahal faktanya justru banyak yang bertentangan dengan kebijakan yang dikeluarkan selama nyaris 10 tahun menjabat.
“Jokowi mengatakan pentingnya data dalam pengambilan kebijakan, sedangkan praktiknya banyak kebijakannya yang tidak menggunakan data, sebut saja food estate dan importasi pangan yang sepertinya tidak belajar dari kegagalan masa lalu,” ungkap Slamet.
Selain itu politisi PKS ini juga mengkritisi keengganan presiden Jokowi dan jajarannya untuk mencari solusi permasalahan subsidi pupuk. Padahal persoalan subsidi ini menjadi persoalan serius yang menurut BPK RI telah merugikan negara dalam artian mekanismenya yang gagal.
“Kami dari fraksi PKS di DPR berulang kali meminta pemerintah untuk mengkaji subsidi input pertanian beserta dengan subsidi output dalam hal ini subsidi harga. Menurut kami sebaiknya pemerintah sudah mulai berfikir untuk memberikan subsidi harga bagi komoditas pertanian untuk mengurangi potensi kerugian fluktuasi harga komoditas saat stoknya berlebih di musim panen raya,” tegasnya.
Terakhir, drh Slamet juga menyatakan akar mula dari kelemahan pengelolaan pertanian adalah lemahnya regulasi yang berpihak pada kepentingan dalam negeri. Menurutnya, adanya UU Cipta Kerja yang sangat pro terhadap impor serta pro terhadap kapitalisasi ada bukti nyata lemahnya keberpihakan pemerintah pada petani.(*)
