Menu

Mode Gelap
Serap Aspirasi Masyarakat Hj. Nur Azizah Tamhid Gelar Diskusi Publik Hubungan Pusat Dan Daerah Camat Purwokerto Timur Targetkan Imunisasi 95 Persen Antisipasi KLB Polio cVDPV2 Solidaritas Seribu Pemuda Kota Bekasi Akan Hadiri Orasi Politik Caleg Afrizal dan Romi Bareno Pj Wali Kota Bekasi Klarifikasi Terkait Isu Netralitas ASN Partai Ummat Desak Bawaslu Serius Tangani Indikasi Ketidaknetralan ASN Kota Bekasi

Hukum & Kriminalitas · 16 Feb 2023 07:20 WIB ·

Partai Buruh Kecam Pelecehan Seksual Terhadap Jurnalis di Rakernas Partai Ummat


 Partai Buruh Kecam Pelecehan Seksual Terhadap Jurnalis di Rakernas Partai Ummat Perbesar

SILUMANEWS.COM – Partai Buruh mengecam dan menyesalkan adanya pelecehan seksual terhadap jurnalis berinisial D yang sedang bekerja meliputi kegiatan Rakernas Partai Ummat. Demikian disampaikan Deputy Bidang Perempuan Partai Buruh, Jumisih, Rabu (15/2/2023).

Jumisih juga memberikan apresiasi atas apa yang dilakukan korban dengan berani berbicara dan menuntut supaya ada penyelesaian terhadap kasus yang menimpanya. Ia berharap, kasus ini bisa diselesaikan dengan berpihak pada kepentingan korban yang seadil-adilnya.

“Kekerasan seksual terhadap jurnalis yang sedang meliput Rakernas Partai Ummat sebagai suatu bentuk pengingkaran terhadap hak jurnalis yang bertugas,” ujar Jumisih.

“Terlebih lagi kita sangat membutuhkan jurnalis sebagai pekerja yang independent untuk memberikan informasi kepada publik.”

Jumisih menegaskan, Partai Buruh memberikan dukungan kepada korban untuk menuntut keadilan yang seadil-adilnya. Terlebih lagi, kekerasan seksual terhadap perempuan kerap terjadi, termasuk di tempat kerja.

Selain terkait dengan kekerasan seksual, dalam konferensi pers kali ini, Jumisih juga menegaskan sikap Partai yang menolak Perppu Cipta Kerja, RUU Kesehatan, dan mendesak agar RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) segera disahkan.

Dari sudut pandang kepentingan perempuan, Jumisih menyebut bahwa dampak utama dari Perppu Cipta Kerja adalah informalisasi tenaga kerja. Informalisasi tenaga kerja akan berpengaruh pada pendapatan upah yang semakin kecil, jam kerja menajadi panjang, dan direnggutnya hak maternitas perempuan seperti sulitnya mengambil cuti melahirkan, cuti haid, menyusui bayinya, dan sebagainya.

“Informalisasi tenaga kerja juga berdampak pada kemudahan PHK dan pesangon menjadi lebih sedikit. Kami merasa dirugikan dengan Perppu Cipta Kerja dan menyatakan menolak aturan tersebut,” tegasnya.

Terkait dengan RUU Kesehatan, Jumisi menyebut bahwa RUU ini akan mendelegitimasi posisi BPJS, karena menempatkan BPJS di bawah kementerian. “Yang kita butuhkan adalah akses pelayanan publik yag ramah dan murah kepada masyarakat. Kalau di bawah kementerian akan berdampak BPJS tidak ada independensinya dalam melayani hak rakyat atas kesehatan,” ujar Jumisih.

Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Penulis

Komentar ditutup.

Baca Lainnya

Marak Tawuran Remaja Di Bekasi, Heri Koswara Minta Pemkot Bekasi Buat Gebrakan

30 Mei 2024 - 07:52 WIB

Tega Banget, Pencuri Spesialis Gasak Motor Buruh Bangunan Di Bekasi

25 Mei 2024 - 21:35 WIB

Curanmor di Tambun Beraksi Pagi-pagi, Pemiliknya Baru Beli hasil Gaji Setahun

25 Mei 2024 - 11:18 WIB

Aksi Curanmor Di Tambun Selatan Bekasi Kembali Terjadi

23 Mei 2024 - 20:57 WIB

Viral Di Medsos Bawa Clurit Hendak Tawuran, 14 Bocah Bekasi Diamankan Polsek Tarumajaya

17 April 2024 - 06:10 WIB

Awal Ramadan Ketua DPC KAI Bandar Lampung Gelar Program Bantuan Hukum Gratis Untuk Masyarakat

11 Maret 2024 - 23:25 WIB

Trending di Berita