Menu

Mode Gelap
Serap Aspirasi Masyarakat Hj. Nur Azizah Tamhid Gelar Diskusi Publik Hubungan Pusat Dan Daerah Camat Purwokerto Timur Targetkan Imunisasi 95 Persen Antisipasi KLB Polio cVDPV2 Solidaritas Seribu Pemuda Kota Bekasi Akan Hadiri Orasi Politik Caleg Afrizal dan Romi Bareno Pj Wali Kota Bekasi Klarifikasi Terkait Isu Netralitas ASN Partai Ummat Desak Bawaslu Serius Tangani Indikasi Ketidaknetralan ASN Kota Bekasi

Politik · 12 Feb 2023 09:13 WIB ·

Tantangan Pers Hari Ini Mendesak Pemerintah Daerah Melakukan Percepatan Reformasi Birokrasi


 Tantangan Pers Hari Ini Mendesak Pemerintah Daerah Melakukan Percepatan Reformasi Birokrasi Perbesar

SILUMANEWS.COM – Hari Pers Nasional (HPN) diperingati 9 Februari 2023. Berbagai catatan sekaligus harapan masyarakat terhadap dunia jurnalisme menjadi motivasi dan inspirasi kalangan pers saat ini serta di masa depan. Anggota DPRD Kota Bekasi asal Fraksi PKS, Chairoman Joewono Putro (CJP) turut memberikan apresiasi dan masukan terhadap dunia pers khususnya di Kota Bekasi.

“Kalau kita kaitkan dengan isu pembangunan hari ini, Pers sekarang itu tertantang untuk mendesak percepatan reformasi birokrasi di pemerintahan daerah. Karena apapun namanya pelayanan publik menjadi stagnan ketika reformasi birokrasi yang ujungnya meningkatkan kapasitas, transparansi hingga sampai pelibatan masyarakat dalam pembangunan tidak tercapai,” ujarnya kepada media Kamis (9/2/2023).

Jika tidak dilakukan reformasi, kata Chairoman maka tidak akan ada perubahan. Tidak berani mengekspose perencanaan pembangunan, tidak berani mengekspos anggaran APBD, tidak berani menghadapi kritik, tidak berani dimonitoring langsung oleh masyarakat, maka secara otomatis tidak ada peluang untuk melakukan perbaikan.

“Poin pentingnya yang menjadi tema hari ini adalah bagaimana Pers mampu mendesak percepatan reformasi birokrasi. Kedua, peningkatan kualitas demokrasi, karena penyakit dan kendala dalam reformasi birokrasi dan demokratisasi adalah budaya feodal yang masih mengakar di tubuh pemerintahan,” jelasnya.

Misalnya, kata dia, saat orang lebih peduli melihat orang yang menyampaikan ketimbang apa yang disampaikan.

“dia melihat status kedudukan orang di mana tidak ada persamaan hak dan kewajiban sehingga pemilik modal memiliki status sosial dan dia juga bisa mengakses sesuatu sementara masyarakat biasa terbatas aksesnya,” ujarnya.

Hal ini, kata Chairoman tentu berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan sebagainya. Dan inilah tantangan pemerintah daerah hari ini.

Ketiga, soal kepemimpinan yang kondusif punya komitmen dan integritas untuk mendorong hal itu.

“Pers hari ini sudah mendapatkan rivalitas dengan hadirnya citizen journalism. Di mana alternatif publik untuk mengakses informasi sekarang sudah mulai muncul channel-channel tertentu di media sosial yang dengan secara terbuka dan transparan membedah dan menginvestigasi, menyajikan data-data informasi tandingan, maka Pers formal hari ini justru ditantang kredibilitasnya. Apakah mereka tetap mendapatkan kredibilitas dari masyarakat atau akan ditinggalkan,” terangnya.

Mereka yang masih eksis adalah mereka yang menjadikan kepentingan masyarakat baik kemajuannya, peningkatan kesejahteraannya itulah yang nanti akan dipilih sebagai sumber informasi.

“Sementara itu, kemudahan di era digitalisasi ini mempermudah lahirnya media-media baru. Nah mereka semua umumnya hanya mampu membuat tapi belum mampu membangun bahkan mengembangkan dan menjadi perintis, mendorong akselarator perkembangan kota,” tukasnya.

Yang kredibel akan dijadikan acuan atau referensi informasi oleh pemerintah daerah.

“Saya berharap dari pencerahan yang dilakukan oleh Pers mampu mendorong masyarakat peduli anggaran, masyarakat peduli kesehatan, masyarakat peduli pemberdayaan perempuan, disabilitas sehingga hak-hak mereka dan bagaimana cara memperjuangkan hak-haknya di back up dan di advokasi langsung oleh Pers,” tegasnya.

Mantan Ketua DPRD Kota Bekasi ini melihat Pers Kota Bekasi saat ini masih pada tahapan konsolidasi. Mengkonsolidasikan diri mencari identitas.

“Mereka kehilangan orientasi. Hari ini mendirikan media lebih didorong oleh kepentingan ekonomi dibandingkan cita-cita ideal sebuah jurnalisme yang harus menghadirkan informasi yang kredibel, mencerahkan dan menginspirasi sehingga masyarakat semakin cerdas, tahu hak-haknya dan memperkuat masyarakat sipil (civil society) sehingga terbangun masyarakat yang mandiri dan terlibat langsung (participatory development) kota yang berorientasi pada pengembangan dan pelibatan masyarakat dalam semua prosesnya mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban,” pungkasnya.

Sementara itu kata Chairoman, partai politik sebagai salah satu instrumen mitra dalam civil society memiliki tugas yang sama. (Denis)

Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Penulis

Komentar ditutup.

Baca Lainnya

FPKS Raih Penghargaan TPR Award, Heri Koswara: Kita Turut Senang dan Bangga

11 Mei 2024 - 10:55 WIB

Muzani Hadiri Kontes Sapi APPSI, Singgung Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

7 Mei 2024 - 05:19 WIB

Solidaritas Seribu Pemuda Kota Bekasi Akan Hadiri Orasi Politik Caleg Afrizal dan Romi Bareno

10 Januari 2024 - 18:56 WIB

Survey Meningkat, Almuzzammil Yusuf Sebutkan Isyarat Oposisi PKS Didukung Publik

30 Desember 2023 - 08:16 WIB

Peringatan Bawaslu Dicuekin, Baliho Caleg Langgar Aturan Di Depan Kantor Pemkot Bekasi

12 November 2023 - 09:44 WIB

Politisi PDI-P Kawal Perkembangan Carut Marut Data Kependudukan Kota Bekasi

10 November 2023 - 21:47 WIB

Trending di Politik