SILUMANEWS.COM, JAKARTA – Anggota komisi IV DPR RI asal Fraksi PKS drh. Slamet mengaku sangat kecewa dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) saat melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) diruang komisi gedung parlemen Senayan Jakarta Rabu (16/11/2022).
“Saya kecewa Kepala Badan Pangan Nasional belum memiliki paradigma yang memberikan harapan besar untuk menghadapi ancaman kriris pangan didepan mata,” ujarnya.
Menurutnya, filosofi pendirian Badan Pangan Nasional melalui UU No.18 tahun 2012 bukan hanya ketahanan pangan saja tetapi juga ada kemandirian dan kedaulatan pangan.
“Hal ini diharapkan dapat dijawab oleh kepemimpinan Badan Pangan Nasional yang hari ini dikomandani oleh Pak Arief Prasetyo Adi. Namun sangat disayangkan pemaparan yang disampaikan oleh Kepala Badan Pangan Nasional hanya sekedar bagaimana menjawab ketahanan pangan saja,” imbuhnya.
Slamet menggarisbawahi beberapa wewenang Badan Pangan Nasional yaitu perumusan kebijakan stabilisasi harga dan distribusi pangan. Hari ini yang terjadi adalah pemerintah berusaha memberikan pangan yang terjangkau atau murah tetapi disaat yang sama rakyat kita yang berprofesi menjadi petani selalu menjerit karena tidak mendapatkan kesejahteraan dari mahalnya harga pangan.
Jadi meskipun harga pangan merangkak tetap saja petani tidak sejahtera karena biaya produksi yang juga semakin mahal, dan yang mendapat keuntungan adalah para pedagang.
“Tadi saya menanyakan ke BPN, bagaimana nanti kedepan bisa memberikan kepastian bahwa rakyat mempunyai hak untuk mendapatkan pangan yang murah tetapi disaat yang sama rakyat yang berprofesi menjadi petani juga kesejahteraan terjamin. Saya belum mendapatkan gambaran dalam paparan tadi,” katanya.
Berikutnya perumusan kebijakan dan penetapan kebutuhan ekspor dan impor pangan. Sementara hari ini kita digelontor dengan impor yang luar biasa. Saya belum mendapat gambaran dalam paparan tadi apa perumusan kebijakan dan penetapan kebutuhan ekspor dan impor pangan. Jangan hanya keberadaan badan ini hanya memberatkan APBN saja tapi tidak memberikan solusi dari permasalahan yang ada.
Kemudian kewenangan berikutnya perumusan kebijakan dan penetapan harga pembelian pemerintah dan refraksi harga. Saya belum mendapatkan gambaran bagaimana petani dapat menjual panennya dengan harga diatas HPP. Masalahnya hari ini disaat panen padinya tidak laku, kemudian saat menanam bibit mahal dan lain-lainnya. Ini menjadi PR bagi pak kepala Badan Pangan Nasional yang baru.
Berikutnya saya ingin menyoroti CPP (Cadangan Pangan Pemerintah) yang luar biasa. Ada 11 komoditas menurut Perpres No.125 tahun 2022 yang semua itu menurut saya tidak semuanya kewenangan ada di Bapanas. Misalnya pengendalian harga ada di Kementerian Perdagangan, sedangkan produksi ada di Kementerian Pertanian, kemudian impornya ada di Kementerian Perdagangan juga. Nah Bapanas belum menjelaskan pola koordinasi seperti apa yang akan dilakukan Kepala BPN ini sehingga pangan bisa tersedia, harga dijamin murah, kualitas terjaga, panen petani terbeli, dan impor bisa dikendalikan.
Satu lagi terkait mekanisme pembelian CPP dari dalam negeri. Bila harga pasar berada dibawah harga HPP, mekanisme apa untuk memberi jaminan petani kita akan tetap mau bertani?
