SILUMANEWS.COM – JAKARTA – Kritik pedas datang dari Anggota DPR RI dari Fraksi PKS drh Slamet mengenai program ketahanan pangan yang digaungkan oleh pemerintah selama ini. Slamet menganggap pidato presiden soal ketahanan pangan hanya tipu-tipu dan atau sekedar pemanis ditengah permasalahan bangsa yang semakin rumit.
Menurutnya, Presiden Jokowi beserta jajarannya tidak serius dalam visi ketahanan pangan. Buktinya dalam nota keuangan tahun 2023 masih memasukkan food estate sebagai salah satu pilar ketahanan pangan padahal fakta di lapangan kegiatan tersebut hanya menghambur-hamburkan uang negara tanpa hasil yang bisa diukur.
Baru-baru ini viral sebuah video dokumenter yang menunjukkan lokasi food estate untuk menanam singkong justru tidak terurus dan hanya menyisakan tanaman yang kerdil dan hutan yang sudah gundul.
Disisi yang lain, Slamet juga mengkritisi anggaran ketahanan pangan yang jumlahnya 95 triliun, namun setelah dihitung yang terkait dengan kementerian kelautan dan kementerian pertanian sebagai kementerian dan lembaga yang diamanahi untuk mengurus ketahanan pangan hanya mendapatkan porsi 20 persen dari total anggaran ketahanan pangan tersebut.
“Pertanyaannya kemana sisa anggaran yang lainnya? Jangan sampai ada penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntukannya apalagi dalam jumlah yang sangat besar tersebut. Anggaran yang besar tersebut harus betul-betul digunakan tepat sasaran serta harus dirasakan langsung oleh masyarakat khususnya petani dan nelayan,” kata Slamet, Rabu (31/8/2022) di Jakarta.
Politisi senior PKS ini juga mencatat sejumlah permasalahan pangan di Indonesia. Ia menunjukkan data tahun 2020-2021 peringkat keamanan pangan indonesia merosot 12 peringkat begitu juga dengan skor indeks kelaparan global indonesia yang mendekati kondisi kelaparan kronis.
“Tentu saja ini menjadi perhatian serius pemerintah apalagi saat ini rencana pencabutan subsisi BBM akan terus menekan kemampuan petani dan nelayan sebagai ujung tombak ketahanan pangan nasional.”
Rencana kenaikan BBM juga mencederai nilai kemerdekaan yang pemerintah desain sendiri yaitu pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat karena akan menyebabkan jutaan petani dan nelayan kesulitan untuk melakukan aktifitasnnya akibat biaya operasionalnya membengkak.
Oleh sebab itu, ia meminta pemerintah untuk membatalkan pencabutan BBM bersubsi dan terus menjaga ketersediaan pasokannya khususnya bagi entitas kecil seperti petani dan nelayan.
