Menu

Mode Gelap
Serap Aspirasi Masyarakat Hj. Nur Azizah Tamhid Gelar Diskusi Publik Hubungan Pusat Dan Daerah Camat Purwokerto Timur Targetkan Imunisasi 95 Persen Antisipasi KLB Polio cVDPV2 Solidaritas Seribu Pemuda Kota Bekasi Akan Hadiri Orasi Politik Caleg Afrizal dan Romi Bareno Pj Wali Kota Bekasi Klarifikasi Terkait Isu Netralitas ASN Partai Ummat Desak Bawaslu Serius Tangani Indikasi Ketidaknetralan ASN Kota Bekasi

Ekonomi · 12 Agu 2022 22:54 WIB ·

drh Slamet Ingatkan Bos Susi Air Soal Setop Subsidi BBM Nelayan Tidak Tepat


 drh Slamet Ingatkan Bos Susi Air Soal Setop Subsidi BBM Nelayan Tidak Tepat Perbesar

SILUMANEWS.COM – JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI asal Fraksi PKS, drh. Slamet menilai usulan penghentian subsidi BBM bagi nelayan kecil dinilai kurang tepat. Baru-baru ini mantan Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019, Susi Pudjiastuti meminta pemerintah untuk menghentikan subsidi BBM bagi nelayan.

Ia beranggapan bahwa adanya kebijakan subsidi tersebut sama dengan mensubsidi pencuri ikan karena penyaluran subsidi yang tidak tepat sasaran dan cenderung dinikmati oleh para pengusaha bukan kalangan nelayan kecil.

Merespon hal tersebut, Ketua kelompok komisi IV DPR RI Fraksi PKS, drh Slamet menyatakan bahwa pernyataan bos Susi Air tersebut tidak sepenuhnya benar dan perlu sedikit diluruskan. Menurutnya persoalan utama dari kebijakan subsidi BBM ini adalah pengawasannya bukan pada pemberian subsidinya.

“Kebijakan subsidi BBM ini tidak bisa berdiri sendiri melainkan harus dibarengi dengan pengawasan terkait penyalurannya agar tepat sasaran. Logikanya seperti ada bagian tubuh yang sakit harusnya yang sakit segera diobati bukan malah diamputasi,” ujarnya kepada media di Jakarta, Kamis (11/8/2022).

Politisi senior PKS ini lebih lanjut menguraikan bahwa subsidi bagi nelayan kecil itu harus dipahami sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap entitas kecil seperti nelayan. Adapun jika yang dimaksud adalah pelarang subsidi seperti yang telah banyak digaungkan oleh  peneliti dan sudah sering dibahas dalam konferensi World Trade Organization (WTO) adalah pemberian subsidi kepada sektor private/swasta yang dapat mendorong ekspansi armada perikanan semakin jauh dalam melakukan penangkapan ikan serta turut berkontribusi pada semakin besarnya praktik Ilegal, unreported unregulated (IUU Fishing). Adapun bagi nelayan kecil hal ini dikecualikan.

Slamet yang juga ketua umum Perhimpunan Petani Nelayan Seluruh Indonesia (PPNSI) menyampaikan bahwa semua pihak perlu bijak dalam menyikapi terkait subsidi ini, tidak boleh serta merta dicabut kebijakan tersebut karena dari tatanan akar rumput kebijakan subsidi masih jadi instrumen yang sangat membantu produktivitas nelayan di Indonesia. Masalah utamanya ada di penyaluran yang tidak tepat sasaran sehingga dengan istrumen pengawasan yang dimiliki pemerintah mekanisme pengawasan ini seharusnya bisa dilakukan dengan efektif.(*)

Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Penulis

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Baca Lainnya

Soal Viralnya Foto Kaos Nomor 2 ASN Pemkot Bekasi, LPP KAMMI Bekasi Akan Laporkan Ke Bawaslu

11 Maret 2024 - 11:26 WIB

Padu Dadi Gemuyu Program Inovatif Kabupaten Banyumas Tekan Angka Kemiskinan

10 Desember 2023 - 21:19 WIB

Haji Jalal Resmi Luncurkan Outlet Perdana Warung Gizi di Tambun Selatan

3 Desember 2023 - 09:55 WIB

50 Perusahaan Buka Lowongan Kerja di UNSOED Job Fair 2023

23 Oktober 2023 - 14:45 WIB

Ikut Wujudkan Pemilu Damai dan Bermartabat, SMSI Pusat Audensi dengan Kompolnas

20 Oktober 2023 - 08:10 WIB

Daftar Sekarang! Haji Jalal Abdul Nasir Siap Luncurkan “Warung Gizi Haji Jalal”

17 Oktober 2023 - 12:56 WIB

Trending di Bisnis