SILUMANEWS.COM – KOTA BEKASI – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) kota Bekasi mengapresiasi kegiatan Diskusi Publik yang diselenggarakan Komunitas Media Online Indonesia (Komodo) di Balelo Food Garden, Margahayu, Bekasi Timur, kota Bekasi Jum’at (24/6/2022).
Diskusi Publik yang bertema “Dilema Pendidikan Penyandang Disabilitas” diakui Rubi Lesmana, mahasiswa program D3 Jurusan Manajemen Informatika STMIK Bani Saleh cukup menarik karena faktanya jaminan pendidikan di masyarakat nyatanya belum merata dirasakan.
“Diskusi ini cukup menarik karena memang banyak masyarakat pendidikannya perlu dijamin dengan jelas sesuai undang- undang. Maka ini menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk merealisasikan UU tersebut,” kata Rubi ditemui usai acara.
Oleh karena itu, kata dia pemerintah perlu segera merealisasikan aturan yang memang sudah didiskusikan hari ini di Komodo. Supaya masyarakat terjamin pendidikan dengan jelas.
“Termasuk mereka yang disabilitas, harus terjamin pendidikan tanpa pandangan buruk apapun,” jelasnya.
Ketua Departemen Kebijakan Publik Pengurus Daerah KAMMI Bekasi Kota ini juga menyayangkan karena Pemkot Bekasi dan DPRD kota Bekasi kurang melibatkan mahasiswa dalam pembahasan mengenai disabilitas. Padahal, dirinya melihat di kampus-kampus juga banyak penyandang disabilitas.
“Untuk mahasiswa, dari KAMMI memang sampai sekarang belum pernah dilibatkan. Nah kalau itu perlu ditanyakan ke Pemda dan DPRD, kenapa kami tidak pernah dilibatkan?” katanya.
“Mahasiswa kan sering terjun ke masyarakat dan mengetahui betul situasinya. Di kampus sendiri banyak mahasiswa disabilitas. Tapi pelayanan pembelajaran juga masih kurang. Misal pelayanan kursi roda malah disiapkan oleh pihak lain bukan oleh Pemda,” tambahnya.
Saat ditanya alasannya, kemungkinan kata Rubi karena tidak adanya kerjasama, kolaborasi antar lembaga dan pemerintah padahal masalah tidak akan bisa diselesaikan sendiri-sendiri. “Memang tidak bisa bertindak sendiri, Harus kolaborasi, terlebih di era disrupsi digital saat ini. Padahal mahasiswa konsen di bidang pendidikan,” ujarnya.
Ia berharap ke depan instansi terkait baik eksekutif dan legislatif bisa berkolaborasi dengan mahasiswa. Khususnya mahasiswa dengan stakeholders demi merealisasikan kewajiban pemerintah terutama yang termuat dalam peraturan daerah. (Denis)
