Menu

Mode Gelap
Serap Aspirasi Masyarakat Hj. Nur Azizah Tamhid Gelar Diskusi Publik Hubungan Pusat Dan Daerah Camat Purwokerto Timur Targetkan Imunisasi 95 Persen Antisipasi KLB Polio cVDPV2 Solidaritas Seribu Pemuda Kota Bekasi Akan Hadiri Orasi Politik Caleg Afrizal dan Romi Bareno Pj Wali Kota Bekasi Klarifikasi Terkait Isu Netralitas ASN Partai Ummat Desak Bawaslu Serius Tangani Indikasi Ketidaknetralan ASN Kota Bekasi

Hukum & Kriminalitas · 25 Jun 2022 08:55 WIB ·

Rumuskan Kebijakan Penyandang Disabilitas, Perlu Kolaborasi Eksekutif, Legislatif dan Mahasiswa


 Rumuskan Kebijakan Penyandang Disabilitas, Perlu Kolaborasi Eksekutif, Legislatif dan Mahasiswa Perbesar

SILUMANEWS.COM – KOTA BEKASI – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) kota Bekasi mengapresiasi kegiatan Diskusi Publik yang diselenggarakan Komunitas Media Online Indonesia (Komodo) di Balelo Food Garden, Margahayu, Bekasi Timur, kota Bekasi Jum’at (24/6/2022).

Diskusi Publik yang bertema “Dilema Pendidikan Penyandang Disabilitas” diakui Rubi Lesmana, mahasiswa program D3 Jurusan Manajemen Informatika STMIK Bani Saleh cukup menarik karena faktanya jaminan pendidikan di masyarakat nyatanya belum merata dirasakan.

“Diskusi ini cukup menarik karena memang banyak masyarakat pendidikannya perlu dijamin dengan jelas sesuai undang- undang. Maka ini menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk merealisasikan UU tersebut,” kata Rubi ditemui usai acara.

Oleh karena itu, kata dia pemerintah perlu segera merealisasikan aturan yang memang sudah didiskusikan hari ini di Komodo. Supaya masyarakat terjamin pendidikan dengan jelas.

“Termasuk mereka yang disabilitas, harus terjamin pendidikan tanpa pandangan buruk apapun,” jelasnya.

Ketua Departemen Kebijakan Publik Pengurus Daerah KAMMI Bekasi Kota ini juga menyayangkan karena Pemkot Bekasi dan DPRD kota Bekasi kurang melibatkan mahasiswa dalam pembahasan mengenai disabilitas. Padahal, dirinya melihat di kampus-kampus juga banyak penyandang disabilitas.

“Untuk mahasiswa, dari KAMMI memang sampai sekarang belum pernah dilibatkan. Nah kalau itu perlu ditanyakan ke Pemda dan DPRD, kenapa kami tidak pernah dilibatkan?” katanya.

“Mahasiswa kan sering terjun ke masyarakat dan mengetahui betul situasinya. Di kampus sendiri banyak mahasiswa disabilitas. Tapi pelayanan pembelajaran juga masih kurang. Misal pelayanan kursi roda malah disiapkan oleh pihak lain bukan oleh Pemda,” tambahnya.

Saat ditanya alasannya, kemungkinan kata Rubi karena tidak adanya kerjasama, kolaborasi antar lembaga dan pemerintah padahal masalah tidak akan bisa diselesaikan sendiri-sendiri. “Memang tidak bisa bertindak sendiri, Harus kolaborasi, terlebih di era disrupsi digital saat ini. Padahal mahasiswa konsen di bidang pendidikan,” ujarnya.

Ia berharap ke depan instansi terkait baik eksekutif dan legislatif bisa berkolaborasi dengan mahasiswa. Khususnya mahasiswa dengan stakeholders demi merealisasikan kewajiban pemerintah terutama yang termuat dalam peraturan daerah. (Denis)

Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Penulis

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Baca Lainnya

Bekasi Darurat Tawuran Pelajar, Praktisi Desak Bentuk Satgas Peduli Pendidikan

30 Mei 2024 - 17:20 WIB

Marak Tawuran Remaja Di Bekasi, Heri Koswara Minta Pemkot Bekasi Buat Gebrakan

30 Mei 2024 - 07:52 WIB

Tega Banget, Pencuri Spesialis Gasak Motor Buruh Bangunan Di Bekasi

25 Mei 2024 - 21:35 WIB

Curanmor di Tambun Beraksi Pagi-pagi, Pemiliknya Baru Beli hasil Gaji Setahun

25 Mei 2024 - 11:18 WIB

Aksi Curanmor Di Tambun Selatan Bekasi Kembali Terjadi

23 Mei 2024 - 20:57 WIB

Audiensi dengan BMPS, Pj Wali Kota Bekasi Ingatkan Disdik Tidak Menabrak Aturan yang Berlaku

30 April 2024 - 21:34 WIB

Trending di Pendidikan