Menu

Mode Gelap
LSM Trinusa Desak KPK Segera Umumkan Tersangka Korupsi Cakada Bekasi Semua Bisa Umroh Jalin Kolaborasi Untuk Baitullah Dengan Lembaga Amil Zakat Serap Aspirasi Masyarakat Hj. Nur Azizah Tamhid Gelar Diskusi Publik Hubungan Pusat Dan Daerah Camat Purwokerto Timur Targetkan Imunisasi 95 Persen Antisipasi KLB Polio cVDPV2 Solidaritas Seribu Pemuda Kota Bekasi Akan Hadiri Orasi Politik Caleg Afrizal dan Romi Bareno

Ekonomi · 22 Feb 2022 17:40 WIB ·

Usai Dilantik, PKS Berharap Badan Pangan Nasional Mampu Atasi Gejolak Harga dan Kelangkaan Pangan


 Usai Dilantik, PKS Berharap Badan Pangan Nasional Mampu Atasi Gejolak Harga dan Kelangkaan Pangan Perbesar

JAKARTA, Anggota Komisi IV DPR RI asal Fraksi PKS, drh Slamet merespon positif penunjukan kepala Badan Pangan Nasional pada Senin (21/2) di Istana Negara, Jakarta kemarin. Presiden Joko Widodo secara resmi melantik Arif Prasetyo sebagai kepala Badan Pangan Nasional meski molor 9 bulan pasca diundangkan.

“Masyarakat sejak lama menantikan kelanjutan dari pembentukan Badan Pangan Nasional (BPN). Sejak diundangkan pada tanggal 29 Juli 2021 lalu belum ada pergerakan yang berarti dari badan bentukan presiden ini,” ujarnya di Jakarta, Selasa (22/2/2022).

Legislator PKS ini mengingatkan agar BPN segera melakukan langkah-langkah strategis dalam mengatasi kelangkaan dan fluktuasi harga serta kerawanan pangan yang terjadi saat ini.

Penunjukkan mantan Direktur Food Tjipinang ini mendapatkan respon positif dari politisi senior PKS dapil IV Jabar. Ia menyebutkan bahwa paling tidak penunjukkan tersebut adalah sebuah progress dari terbentuknya BPN yang seperti mati suri sejak 9 bulan yang lalu.

“Gejolak kenaikan harga dan kelangkaan bahan pangan minyak goreng dan kedelai telah membuat guncangan besar ditengah masyarakat. Sehingga keberadaan badan pangan nasional diharapkan dapat memberikan angin segar dalam pengelolaan pangan nasional,” imbuhnya.

Perpres nomor 66 tahun 2021 pasal 2 dan 3 tentang Badan Pangan Nasional menyebutkan bahwa BPN memiliki peran dalam pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang pangan yaitu mengkoordinasikan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan.

Ketua umum Perhimpunan Petani Nelayan Seluruh Indonesia (PPNSI) ini juga meminta kepada BPN untuk segera mengambil langkah langkah kongkret dalam mengatasi fluktuasi harga komoditas yang telah terjadi beberapa bulan belakangan ini. (*)

Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Penulis

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Baca Lainnya

Legislator PKS: Pemerintah Perlu Waspada Tekanan Ekonomi pada Februari Belum Berakhir

18 Maret 2025 - 21:46 WIB

Berdayakan Ekonomi Keluarga, RKI Ciambar Ajak Warga Pelatihan Membuat Bolu Karamel

27 Januari 2025 - 09:14 WIB

PKS Ingatkan Pemerintahan Prabowo Rendahnya Pendapatan Jadi Tantangan Kinerja APBN 2024

16 November 2024 - 09:22 WIB

Pendapatan Pajak Anjlok, Legislator PKS Desak Pemerintah Rem Belanja Tidak Produktif

5 November 2024 - 14:54 WIB

Politisi PKS Sebut Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Pemerintahan Baru Perlu Direview

17 Oktober 2024 - 13:20 WIB

Pertamina Patra Niaga Turunkan Harga Pertamax Series dan Dex Series Per 1 Oktober 2024

1 Oktober 2024 - 11:35 WIB

Trending di Ekonomi