Menu

Mode Gelap
LSM Trinusa Desak KPK Segera Umumkan Tersangka Korupsi Cakada Bekasi Semua Bisa Umroh Jalin Kolaborasi Untuk Baitullah Dengan Lembaga Amil Zakat Serap Aspirasi Masyarakat Hj. Nur Azizah Tamhid Gelar Diskusi Publik Hubungan Pusat Dan Daerah Camat Purwokerto Timur Targetkan Imunisasi 95 Persen Antisipasi KLB Polio cVDPV2 Solidaritas Seribu Pemuda Kota Bekasi Akan Hadiri Orasi Politik Caleg Afrizal dan Romi Bareno

Kesehatan · 30 Sep 2021 17:39 WIB ·

Ketua DPRD Kota Bekasi Pastikan Tidak ada Pemotongan Insentiv Nakes dan Relawan RSUD


 Ketua DPRD Kota Bekasi Pastikan Tidak ada Pemotongan Insentiv Nakes dan Relawan RSUD Perbesar

Kota Bekasi – Ketua DPRD Kota Bekasi Ir. H. Chairoman J.Putro, B.Eng., M.Si., bersama dengan Walikota Bekasi Menggelar Rapat Paripurna yang dilaksanakan pada hari Kamis (30/09/2021). Pemerintah Kota Bekasi dan DPRD sepakat untuk menandatangani RAPBD P Kota Bekasi sebesar 6,4 T rupiah lebih dengan Pendapatan Daerah sebanyak 5,9 T rupiah lebih.

Ketua DPRD Kota Bekasi Chairoman J Putro usai rapat Paripurna, mengatakan pembiayaan daerah Kota Bekasi hampir sama, tidak ada perubahan sebanyak 763 juta, namun ada kendala yang dialami di sebabkan berkurangnya transfer dana daerah dari provinsi Jawa Barat sebanyak 24 Milyar.

“Padahal kegiatan ada beberapa yang sudah di lakukan, Pengaruhnya harus ada drop dan evaluasi kegiatan.Untuk BTT penanganan Covid-19 dari yang diajukan oleh eksekutif senilai 508 M namun di sepakati senilai 412 M.Untuk nakes dan relawan RSUD di pastikan tidak ada pengurangan insentif. Hanya saja ada yang merivew 379 kegiatan yang sudah di SK kan Walikota tetapi belum terserap,” ujarnya.

Anggaran yang belum terealisasi ada beberapa yang di evaluasi secara menyeluruh. Dalam APBDP juga ada penambahan pengadaan lahan di BMSDA tapi kegiatannya di Perkimtan untuk penanggulangan banjir, kenaikannya mencapai 17 milyar.

“Banjir mengakibatkan kerusakan drainase jalan dan jalan pemukiman, oleh karena itu kita harus fokus untuk penambahan anggaran. Catatanya di APBD P yaitu Bosda di minta untuk di pantau langsung oleh Walikota karena di khawatirkan akan berpengaruh kepada pelayanan pendidikan hal ini dikarenakan indek manusia di Kota Bekasi menurun,” Pungkas Beliau.

Artikel ini telah dibaca 2 kali

badge-check

Penulis

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Baca Lainnya

Suka Lihat Penampakan dan Kelebatan di Rumah? Deteksi Dini Gangguan Jin dan Sihir di Rumah Ruqyah Indonesia

28 Januari 2025 - 17:40 WIB

Pusat Bekam Setiamekar Tawarkan Layanan Unggulan, Bekam Rasa Cinta Cuma 55 Ribu Rupiah

25 Januari 2025 - 13:33 WIB

Program JKN: Asa Baru Bagi Pasien Hemodialisis

24 Januari 2025 - 20:33 WIB

Ada Infiltrasi Nilai tidak sesuai Budaya Bangsa KNPK Indonesia Minta Pemerintah Revisi PP Nomer 28 Tahun 2024

8 Agustus 2024 - 13:50 WIB

Penyediaan Alat Kontrasepsi bagi Anak Sekolah sama dengan Legalkan Seks Bebas

7 Agustus 2024 - 05:37 WIB

Miris 1 dari 5 Anak Indonesia Mengalami Gangguan Ginjal, Tantangan Ditengah Kemajuan Industri Obat dan Makanan

25 Juli 2024 - 19:01 WIB

Trending di Kesehatan