Menu

Mode Gelap
LSM Trinusa Desak KPK Segera Umumkan Tersangka Korupsi Cakada Bekasi Semua Bisa Umroh Jalin Kolaborasi Untuk Baitullah Dengan Lembaga Amil Zakat Serap Aspirasi Masyarakat Hj. Nur Azizah Tamhid Gelar Diskusi Publik Hubungan Pusat Dan Daerah Camat Purwokerto Timur Targetkan Imunisasi 95 Persen Antisipasi KLB Polio cVDPV2 Solidaritas Seribu Pemuda Kota Bekasi Akan Hadiri Orasi Politik Caleg Afrizal dan Romi Bareno

Hukum & Kriminalitas · 17 Sep 2021 16:22 WIB ·

Utang Luar Negeri Hampir Tembus 6000 Triliun, Proyek IKN Jadi Sorotan DPR


 Utang Luar Negeri Hampir Tembus 6000 Triliun, Proyek IKN Jadi Sorotan DPR Perbesar

SILUMANEWS.COM, Jakarta – Kabar mengenai utang Indonesia yang terus meroket kembali menghangat seiring dengan disampaikannya laporan Bank Indonesia yang menyebutkan bahwa posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia sampai dengan akhir Juli 2021 sebesar 415,7 miliar dollar AS atau setara Rp 5.994,51 triliun (asumsi kurs Rp 14.300 per dollar AS) atau tumbuh 1,7% (yoy). Hal ini mendapatkan tanggapan dari anggota Komisi XI DPR RI asal Fraksi PKS, Anis Byarwati.

Dalam pandangannya di Jakarta, Kamis (16/09/2021), wakil ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menegaskan bahwa dalam kondisi pandemi dan krisis yang tidak hanya dialami oleh Indonesia, jangan sampai kondisi negara diperburuk dengan kondisi utang yang pasti akan menjadi beban baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Lebih lanjut, Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini menyampaikan saran sebagai strategi yang perlu segera diambil oleh pemerintah. Pertama, Anis menyarankan agar koordinasi Pemerintah dengan Bank Indonesia diperkuat untuk memantau perkembangan dan memastikan ULN tetap sehat. Kedua, sangat penting untuk memegang komitmen kehati-hatian tingkat tinggi dalam mengelola ULN.

Ketiga, skala prioritas dan akuntabilitas adalah harga mati. Keempat, jangan mudah mengambil jalan pintas dengan menambah utang baru. Artinya optimalkan pengelolaan utang yang sudah ada. Selanjutnya, jangan memaksakan menggunakan utang atau menambah utang untuk proyek yang tidak penting di tengah pandemi yang belum juga selesai. Salah satu proyek yang disorotinya adalah proyek IKN. “Tunda atau kalau perlu hentikan semua proyek tidak penting,” tegas Anis.

Politisi senior PKS ini juga mengingatkan pemerintah agar melakukan pengelolaan utang dengan bijaksana dan benar. “Jangan ugal-ugalan,” kata Anis. ULN harus dioptimalkan pengelolaannya dengan meminimalisir risiko yang dapat mengganggu stabilitas perekonomian baik untuk saat ini maupun masa mendatang.

Anis tidak memungkiri bahwa tren penambahan utang pemerintah dan biaya bunga yang melampaui pertumbuhan PDB serta penerimaan negara, memang banyak memunculkan kekhawatiran. “Akan menjadi beban berat di masa mendatang,” tuturnya. “Artinya Pemerintah memang harus sangat serius dalam mengelola utang yang sudah ada, bukan dengan terus menambah utang,” pungkas Anis.(*)

Artikel ini telah dibaca 1 kali

badge-check

Penulis

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Baca Lainnya

Aktivis Anti Korupsi Bekasi yakin Tri Adhianto Akan Diproses, Hanya Tunggu Waktu

11 November 2024 - 11:48 WIB

LSM Trinusa Desak KPK Segera Umumkan Tersangka Korupsi Cakada Bekasi

21 September 2024 - 08:47 WIB

Tuding JPU Tidak Serius, Barang Bukti Tak Bisa Dihadirkan di Persidangan Kasus TPPU Edc Cash

19 September 2024 - 13:21 WIB

Marak Tawuran Remaja Di Bekasi, Heri Koswara Minta Pemkot Bekasi Buat Gebrakan

30 Mei 2024 - 07:52 WIB

Tega Banget, Pencuri Spesialis Gasak Motor Buruh Bangunan Di Bekasi

25 Mei 2024 - 21:35 WIB

Curanmor di Tambun Beraksi Pagi-pagi, Pemiliknya Baru Beli hasil Gaji Setahun

25 Mei 2024 - 11:18 WIB

Trending di Hukum & Kriminalitas